Rights Issue BTN Dapat Restu DPR
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo berbincang dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Haekal dan Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, di Jakarta, Senin (4/7).--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo berbincang dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Haekal dan Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, di Jakarta, Senin (4/7).
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo berbincang dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Haekal dan Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, di Jakarta, Senin (4/7).--
Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Kementerian BUMN mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 dan inisiatif tambahan modal sejumlah BUMN melalui aksi korporasi rights issue tahun 2022. Adapun, Bank BTN termasuk salah satu BUMN yang mengantongi restu Komisi VI untuk memperoleh PMN tahun anggaran 2022 senilai Rp2,98 triliun.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo berbincang dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Haekal dan Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, di Jakarta, Senin (4/7).--
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo berbincang dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Haekal dan Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, di Jakarta, Senin (4/7).--
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
