Nasional

Soal Mardani Maming Dicegah KPK ke Luar Negeri Kasus Dugaan Korupsi, Musni Umar: Prihatin Sekali

Rektor UIC Musni Umar bilang prihatin sekali soal BenduM PBNU Mardani Maming yang dicegah KPK ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi.

Soal Mardani Maming Dicegah KPK ke Luar Negeri Kasus Dugaan Korupsi, Musni Umar: Prihatin Sekali
Ketum BPP HIPMI dan Bendum PBNU, Mardani Maming.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar bilang prihatin sekali soal BenduM PBNU Mardani Maming yang dicegah KPK ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi.

Musni Umar melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter bernama @musniumar.

Musni Umar terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya.

Kini Musni Umar buka suara terhadap langkah KPK yang mencegah Bendum PBNU Mardani Maming ke luar negeri atas dugaan kasus korupsi.

(BACA JUGA:Piala Presiden 2022: Dua Klub Tersingkir Dari Grup C, Persib dan Bhayangkara FC Tembus Perempatfinal)

"Prihatin sekali tokoh muda Ketum HIPMI dan Bendum PB NU jadi tersangka korupsi," tulis Musni Umar.

"Ini indikator korupsi semakin meluas tidak hanya pejabat negara yang korupsi tapi juga pengusaha dan kaum muda," sambungnya.

Musni Umar juga berharap atas insiden yang menimpa Mardani Maming bisa menjadikan sebuah pembelajaran bagi semua pihak.

"Semoga jadi pelajaran," tutup Musni Umar, Selasa (21/6/2022).

(BACA JUGA:Datangi Kejagung, Mantan Mendag M Lutfi Hanya Sebut Dua Kata )

Cuitan Musni Umar mendulang 31 komentar, 47 retweets, dan 195 likes dari netizen hingga berita ini tayang.

Sekadar informasi KPK telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah Bendum PBNU Mardani Maming untuk bepergian ke luar negeri.

"Betul, berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh di Jakarta, Senin (20/6/2022).

Pencegahan ke luar negeri terhadap Mardani Maming tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut oleh KPK.

(BACA JUGA:Resmi Rekrut Fabio Vieira, Segini Biaya yang Dirogoh Arsenal Tebus dari FC Porto)

Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan KPK telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Mardani Maming dan satu orang lain.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan proses penyidikan," kata Ali.

Saat ini, tambahnya, lembaga antirasuah itu juga masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti terkait penyidikan kasus tersebut.

Sebelumnya, Kamis (2/6/2022), KPK sempat meminta keterangan Mardani Maming, yang juga Ketum Hipmi, dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi.

(BACA JUGA:Viral! Lee Minho Nikahi Perempuan Jawa Tengah, Maskawinnya Bikin Melongo)

Usai dimintai keterangan, Mardani Maming mengaku memberikan informasi terkait permasalahannya dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

"Saya hadir di sini sebagai pemeriksaan pemberi informasi penyelidikan, tetapi intinya saya hadir di sini, ini permasalahan saya dengan Haji Syamsuddin atau Haji Isam pemilik Jhonlin Group," kata Mardani saat itu.

Nama Mardani Maming sempat disebut dalam perkara dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang menjerat mantan kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Dwidjono kini berstatus sebagai terdakwa dan perkara tersebut masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin.

(BACA JUGA:Trailer Film Bukan Cinderalla Dirilis, Fuji Jadi Pemeran Utama)

Mardani membantah dirinya terlibat dalam perkara tersebut saat dia menjabat sebagai bupati Tanah Bumbu.

Kuasa hukum Mardani, Irfan Adham, dalam keterangannya Senin (11/4/2022), mengatakan pemberitaan sejumlah media yang menyebut kliennya terlibat dalam kasus yang terjadi 10 tahun lalu itu tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta hukum.

"Perlu kami sampaikan bahwa hubungan Bapak Mardani dan Bapak Dwidjono, selaku terdakwa in casu adalah hubungan struktural bupati dan kepala dinas, sehingga bahasa 'memerintahkan' yang dikutip media dari kuasa hukum Bapak Dwidjono harus dimaknai sebagai bahasa administrasi yang wajib dilakukan oleh seorang kepala dinas jika terdapat adanya permohonan oleh masyarakat, termasuk pula permohonan atas IUP PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN)," jelas Irfan.

Dalam suratnya kepada KPK, Dwidjono menyebut Mardani merupakan pihak yang memerintahkan dirinya sebagai bawahan untuk pengalihan IUP tersebut.

(BACA JUGA:Sandiaga Uno Punya Alasan Tak Terduga Minta Investor Segera Investasi ke Ranah Kuliner)

Lebih lanjut, Irfan mengatakan kewajiban melaksanakan permohonan peralihan IUP PT PCN merupakan perintah undang-undang, sehingga ia menyatakan sudah menjadi kewajiban bagi bupati dan kepala dinas saat itu untuk menindaklanjuti setiap permohonan dan surat yang masuk.

"Kalau pun dinilai ada kesalahan pada proses administrasi pelimpahan IUP, hal tersebut adalah tindakan pejabat administrasi negara yang batu ujinya ada pada peradilan administrasi negara dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara," ujarnya.

Irfan menyebutkan pernyataan kuasa hukum Dwidjono merupakan asumsi yang tidak memiliki basis fakta dan tidak berdasar hukum. Terlebih lagi, perkara Dwidjono masih dalam status pemeriksaan dan masih berjalan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Berita Terkait