Terlibat Aksi Peternak, Ketua PINSAR Boyolali Diberhentikan Tidak Hormat
DPP PINSAR Indonesia memberhentikan secara tidak hormat Ketua PINSAR Boyolali terkait dugaan pelanggaran aturan organisasi.
fin.co.id - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PINSAR Indonesia resmi memberhentikan secara tidak hormat drh. Krishandrika Immanuel Raharjo dari jabatan Ketua Pengurus Daerah PINSAR Indonesia Kabupaten Boyolali. Keputusan tersebut ditetapkan pada 18 November 2026 dan berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat pemberhentian.
Keputusan ini diambil setelah DPP PINSAR Indonesia membahas keterlibatan yang bersangkutan sebagai koordinator lapangan dalam aksi peternak di Bundaran Gladak, Kota Surakarta, pada Rabu (18/11). Berdasarkan hasil pembahasan, DPP menilai tindakan tersebut melanggar ketentuan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) PINSAR Indonesia tentang kewajiban anggota.
Dua ketentuan yang menjadi dasar penilaian tersebut adalah kewajiban anggota untuk melaksanakan dan menaati seluruh keputusan musyawarah maupun keputusan PINSAR Indonesia, serta menjaga nama baik organisasi.
Baca Juga
Ketua Umum PINSAR Indonesia, Singgih Januratmoko, SKH, menegaskan bahwa keputusan pemberhentian merupakan langkah organisasi dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas kelembagaan.
“Setiap pengurus dan anggota PINSAR Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati keputusan organisasi serta menjaga nama baik PINSAR Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menjalankan organisasi secara tertib dan bertanggung jawab,” demikian dasar keputusan yang tertuang dalam surat DPP PINSAR Indonesia.
Dalam mengambil keputusan, DPP PINSAR Indonesia juga mempertimbangkan Surat Nomor 107/PINSAR/X/2026 tanggal 3 November 2026 tentang Imbauan Terkait Rencana Aksi Massa 10 November 2026.
Melalui Surat Nomor 108/PINSAR/XI/2026 tanggal 18 November 2026, DPP PINSAR Indonesia menyatakan bahwa drh. Krishandrika Immanuel Raharjo tidak lagi memiliki kewenangan menjalankan tugas, menandatangani dokumen, maupun mewakili PINSAR Indonesia dalam kapasitas sebagai Ketua Pengurus Daerah PINSAR Indonesia Kabupaten Boyolali.
DPP juga meminta yang bersangkutan untuk berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah PINSAR Indonesia Jawa Tengah guna menyerahkan dokumen, arsip, aset, dan akses organisasi yang berada dalam penguasaannya.
PINSAR Indonesia menegaskan bahwa penegakan ketentuan organisasi merupakan bagian penting dalam menjaga soliditas, profesionalisme, serta kredibilitas organisasi yang menaungi para pelaku usaha dan peternak unggas di Indonesia.