Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan JTTS, Hutama Karya Teken Kerja Sama dengan Kejati Jambi
PT Hutama Karya (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi, tak main-main dalam mengamankan setiap detail pengerjaan. Kamis lalu (19/11), perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.
Ringkasan :
- PT Hutama Karya (Persero) menggandeng Kejaksaan Tinggi Jambi untuk memperkuat kepastian hukum proyek infrastruktur vital.
- Fokus utama adalah pendampingan hukum preventif guna memastikan setiap tahapan proyek sesuai aturan dan tata kelola yang baik.
- Kerja sama ini krusial mendukung kelancaran pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) di wilayah Jambi, termasuk ruas Betung–Tempino–Jambi.
fin.co.id - Ancaman masalah hukum yang bisa menghambat proyek infrastruktur raksasa kini mulai diantisipasi lebih dini. PT Hutama Karya (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi, tak main-main dalam mengamankan setiap detail pengerjaan. Kamis lalu (19/11), perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah tegas memperkuat pondasi hukum dalam setiap proyek yang digarap Hutama Karya di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
Baca Juga
Penandatanganan perjanjian ini berlangsung khidmat di Jambi, melibatkan langsung pucuk pimpinan kedua lembaga. Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan, bertukar dokumen penting dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Hariadi. Kehadiran Komisaris Hutama Karya, Mukri, turut mempertegas betapa pentingnya nota kesepahaman ini bagi kelangsungan proyek-proyek strategis nasional.
Pendampingan Hukum Preventif untuk Proyek Bebas Sengketa
Apa yang sebenarnya ditawarkan Kejati Jambi melalui kerja sama ini? Sederhananya, Kejaksaan akan duduk bersama Hutama Karya, memberikan dukungan dan pertimbangan hukum. Ini bukan soal penyelesaian masalah ketika sudah terjadi, melainkan **pendekatan preventif**.
Muhammad Fauzan menjelaskan bahwa fokus utama PKS ini adalah pencegahan. “Kami ingin setiap keputusan dan tahapan proyek sudah sesuai aturan sejak awal,” tegasnya.
Dengan kata lain, sebelum ada masalah timbul, Hutama Karya akan mendapatkan masukan hukum. Tujuannya sangat mulia: memastikan seluruh proses pembangunan, mulai dari perizinan hingga operasional, berjalan lurus sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku. Ini juga menjadi wujud nyata komitmen Hutama Karya dalam menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.
Pendampingan hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari urusan perdata hingga tata usaha negara. Kejati Jambi akan berperan sebagai mitra strategis yang memberikan kajian mendalam, sehingga setiap langkah Hutama Karya memiliki pijakan hukum yang kokoh.
Menjaga Kecepatan Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra
Mengapa kerja sama ini begitu mendesak? Jawabannya ada pada proyek monumental yang sedang digeber Hutama Karya: Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS). Wilayah Jambi merupakan salah satu titik krusial dalam jaringan tol ini.
Sebagaimana diketahui, sehari sebelum penandatanganan PKS, tepatnya Rabu (18/11), Muhammad Fauzan telah melakukan peninjauan langsung di lapangan. Ia memantau progres pembangunan Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi, khususnya Seksi 2A dan 2B.
Peninjauan tersebut mencakup detail pekerjaan di Jembatan Bayung Lencir, sebuah struktur megah sepanjang 1,214 kilometer yang masuk dalam Seksi 2B. Tak hanya itu, ia juga mengamati progres jembatan perlintasan jalan nasional di Seksi 2A.
Kedua seksi ini, yang membentang sepanjang 55,8 kilometer, dirancang untuk menampung lalu lintas dengan kecepatan tinggi, hingga 100 kilometer per jam. Dengan spesifikasi perkerasan beton (rigid), ruas tol ini akan dilengkapi 26 jembatan, 10 underpass, 14 overpass, 4 struktur pile slab, dan 158 box culvert. Progres konstruksi hingga November 2026 ini sudah mencapai 53,30 persen, menunjukkan geliat pembangunan yang signifikan.
Baca Juga
Pembangunan infrastruktur berskala besar seperti jalan tol tentu tidak lepas dari berbagai persoalan hukum. Mulai dari izin-izin yang kompleks, persinggungan dengan jalan dan utilitas eksisting, hingga dinamika hubungan kontraktual dengan para pihak. Kehadiran Kejaksaan sejak dini sebagai pendamping hukum akan sangat membantu Hutama Karya dalam memitigasi potensi risiko sejak dini.
Sinergi Kuat Demi Pembangunan Nasional
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, turut menggarisbawahi signifikansi kerja sama ini. Baginya, PKS dengan Kejati Jambi ini bukan sekadar pelengkap, melainkan penguat fungsi pengawasan internal perusahaan.
“Sinergi dengan Kejaksaan memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan Hutama Karya sebagai BUMN konstruksi,” ujarnya.
Hamdani menambahkan, tim di lapangan terus berupaya memastikan kualitas dan keselamatan pekerjaan. Kini, dengan adanya pendampingan dari Kejati Jambi, Hutama Karya semakin yakin bahwa setiap langkah proyek berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh.
Kombinasi antara pengawasan mutu dan keselamatan di lapangan, ditambah kepastian hukum dari Kejaksaan, adalah kunci. Keduanya sangat vital agar proyek-proyek infrastruktur nasional yang sedang dibangun Hutama Karya benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Dalam era pembangunan yang semakin pesat, kolaborasi antara badan usaha negara dan institusi penegak hukum seperti ini menjadi contoh bagaimana inovasi dan kepastian hukum berjalan beriringan. Ini menjadi sinyal positif bagi kelancaran proyek-proyek infrastruktur strategis lainnya di seluruh Indonesia, memastikan pembangunan nasional berjalan tanpa hambatan berarti.