Buron ke Malaysia Pakai Nama Palsu, MAKI Desak Riza Chalid segera Disidang In Absentia
MAKI mendesak Kejagung agar segera melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Muhammad Riza Chalid, ke meja hijau melalui mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia).
fin.co.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) agar segera melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Muhammad Riza Chalid, ke meja hijau melalui mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia).
Desakan tersebut dilayangkan secara resmi oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melalui surat somasi dan permohonan yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tertanggal Selasa, 17 November 2026.
Boyamin membeberkan informasi mengenai jejak perjalanan Riza Chalid sebelum berstatus buron. Riza diduga sempat bertolak ke Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 15 Mei 2023 dengan memanfaatkan dokumen perjalanan milik negara lain atas nama identitas Abdul Kareem.
Baca Juga
Keesokan harinya, pada 16 Mei 2023, Riza diduga terbang dari Balikpapan menuju Kuala Lumpur, Malaysia, menumpangi maskapai Malaysia Airlines dengan penampilan fisik yang telah diubah.
"Pada saat itu kumisnya sudah dicukur klimis. Meskipun tetap menggunakan masker dan topi," kata Boyamin, Selasa, 17 November 2026.
Boyamin mengatakan, indikasi penggunaan identitas berbeda lintas negara tersebut harus menjadi atensi serius aparat penegak hukum dalam melacak keberadaan sang buronan. Sebagaimana catatan MAKI, Riza Chalid telah berstatus tersangka sejak 10 Juli 2025 dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.
Ia kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 19 Agustus 2025 setelah mangkir dari tiga kali pemanggilan penyidik secara berturut-turut.
Menurut Boyamin, status DPO tidak semestinya membuat penanganan perkara menggantung tanpa kejelasan. Ia merujuk pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan majelis hakim memeriksa dan memutus perkara korupsi meskipun terdakwa tidak hadir setelah dipanggil secara sah.
Guna memastikan proses penegakan hukum berjalan tegas, dia mengatakan, akan mengajukan gugatan praperadilan apabila Kejaksaan Agung tidak segera menindaklanjuti permohonan persidangan in absentia tersebut.
"Ini bentuk keseriusan dalam menuntaskan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan memberikan kepastian hukum. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum," pungkasnya.