Di COP31 Turki, ITPLN Bongkar Strategi Atasi Kesenjangan Talenta Energi Terbarukan
Indonesia membutuhkan lebih dari 5,5 juta tenaga kerja energi terbarukan dalam 5-10 tahun mendatang seiring target pengembangan energi surya 100 GWp.
fin.co.id - Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa, M.K., M.T., mengungkapkan Indonesia membutuhkan lebih dari 5,5 juta tenaga kerja dengan kompetensi energi terbarukan dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Kebutuhan tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan ambisi pengembangan energi surya berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).
Hal itu disampaikan Iwa Garniwa saat menjadi pembicara dalam forum internasional ACE–APVIA Partnership on Solar Workforce Development di ASEAN Pavilion, Konferensi Para Pihak ke-31 atau Conference of the Parties (COP31), Antalya, Turki, Sabtu, 14 November 2026 kemarin. Dalam forum yang diselenggarakan ASEAN Centre for Energy (ACE) bersama Asian Photovoltaic Industry Association (APVIA) tersebut, Iwa membahas kesiapan lulusan perguruan tinggi dan strategi mengatasi kesenjangan kompetensi tenaga kerja energi terbarukan.
"Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, sistem penyimpanan baterai, jaringan listrik pintar, hingga infrastruktur kendaraan listrik tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa dukungan tenaga kerja yang terampil, kompeten, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Siapakah yang menyiapkannya?" ujar Iwa dalam keterangannya, Minggu, 15 November 2026.
Dari perspektif Indonesia, Iwa mengangkat dua persoalan mendasar. Pertama, apakah lulusan perguruan tinggi sudah siap memasuki dunia kerja? Kedua, bagaimana mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja antarwilayah? Ia mengakui, sebagian lulusan perguruan tinggi sudah siap bekerja. Namun, tidak sedikit pula yang belum memenuhi kebutuhan industri.
"Kesenjangan antara kualifikasi akademik dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja masih menjadi tantangan. Industri energi saat ini tidak lagi hanya membutuhkan kemampuan teknik konvensional namun juga dituntut menguasai teknologi fotovoltaik atau solar PV, Battery Energy Storage Systems (BESS), smart grid, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), digitalisasi, kendaraan listrik, hingga manajemen energi," ungkapnya.
Karena itu, menurut Iwa, perguruan tinggi perlu mengubah pendekatan pendidikan. Model pendidikan yang selama ini berorientasi pada penguasaan pengetahuan harus bergerak menuju pendidikan berbasis kompetensi dan kebutuhan industri. Setidaknya, lanjut Iwa, ada tiga strategi yang diterapkan untuk memperkuat kesiapan lulusan menghadapi transformasi sektor energi.
Strategi pertama adalah mengintegrasikan industri ke dalam kurikulum pendidikan. Perusahaan energi, penyedia teknologi, utilitas, dan pengembang energi terbarukan tidak cukup hanya menjadi tempat lulusan mencari pekerjaan. Industri harus terlibat aktif dalam merancang proses pembelajaran.
Perguruan tinggi dan lembaga vokasi perlu bekerja sama dengan industri untuk mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
"Strategi kedua adalah memperkuat pembelajaran praktik dan sertifikasi profesi. ITPLN sebagai kampus transisi energi tengah menjalankan inisiatif yang mewajibkan lulusannya memiliki sertifikat kompetensi profesi yang relevan sebagai pelengkap gelar akademik," tegasnya.
Sertifikasi tersebut, ungkapnya, diselaraskan dengan kerangka kompetensi nasional, lembaga sertifikasi profesi, serta standar industri yang relevan. Upaya ini juga diperkuat melalui pembelajaran langsung di laboratorium, proyek industri, dan program magang.
Baca Juga
"Gelar akademik menunjukkan capaian pendidikan seseorang. Sementara sertifikat kompetensi profesi memberikan bukti tambahan bahwa lulusan memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan industri," tuturnya.
Sedangkan strategi ketiga, imbuhnya, adalah memperkuat kemitraan strategis dengan industri dan asosiasi profesi. Dia menegaskan, ITPLN aktif mengembangkan kerja sama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai asosiasi dan pelaku industri di sektor energi terbarukan, fotovoltaik surya, penyimpanan energi, dan bidang transisi energi lainnya. Di antaranya AESI, APPI, dan APLSI.
Forum ACE–APVIA Partnership on Solar Workforce Development mengangkat tema Building ASEAN's Solar Workforce Through Regional Collaboration. Chairman APVIA, Maria Theresa Capellan mengatakan, perspektif institusi pendidikan tinggi dalam pengembangan tenaga kerja sektor surya sangat relevan karena perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan.
Dalam forum itu, ungkapnya, sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi penguatan kolaborasi perguruan tinggi dan industri, pengembangan kurikulum, penyiapan tenaga profesional teknis, serta peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri tenaga surya.
