Prabowo Sentil Politik Mahal, Ingin Demokrasi Tak Bisa Dibeli Uang
Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan menyeluruh terhadap sistem politik dan ekonomi nasional. Ia mengingatkan agar kekuasaan negara tidak didominasi kelompok bermodal besar dan seluruh kebijakan kembali berpedoman pada konstitusi.
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan menyeluruh terhadap sistem politik dan ekonomi nasional. Ia mengingatkan agar kekuasaan negara tidak didominasi kelompok bermodal besar dan seluruh kebijakan kembali berpedoman pada konstitusi.
Prabowo menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah bangsa, bukan sistem yang bisa dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan finansial. Sementara itu, perekonomian nasional harus mengutamakan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan sesuai amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
"Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo turut menyinggung tingginya biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk mendapatkan jabatan politik. Ia menyebut ongkos pencalonan kepala daerah bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.
Tak hanya itu, biaya untuk meraih kursi anggota DPR juga disebut dapat menembus Rp40 miliar hingga Rp50 miliar. Besarnya pengeluaran tersebut, menurut Prabowo, tidak menjamin seseorang akan berhasil memenangkan pemilihan.
Ia pun mempertanyakan apakah kondisi politik dengan ongkos yang begitu tinggi masih sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Prabowo meyakini masyarakat Indonesia mengharapkan sistem politik yang lebih sehat dan tidak menjadikan kekuatan uang sebagai penentu utama.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pemimpin politik, termasuk para ketua umum partai, agar memiliki komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola politik nasional.
Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan partai politik. Dari berbagai pembicaraan tersebut, ia melihat adanya pemahaman bahwa perubahan sistem politik memang diperlukan.
"Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi. Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik," katanya.
Selain menyoroti persoalan politik, Prabowo juga menyatakan tekadnya untuk membenahi sistem perekonomian Indonesia sebelum masa mandat kepemimpinannya berakhir.
Baca Juga
Ia menilai praktik ekonomi nasional sebelumnya telah menyimpang dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Padahal, ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam mewujudkan perekonomian yang mengutamakan kepentingan bersama.
Menurut Prabowo, kegiatan ekonomi di Indonesia tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu. Sebaliknya, pengelolaan ekonomi harus mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana menjadi cita-cita para pendiri negara.
"Saya bertekad sisa mandat akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," tegasnya.
Prabowo kemudian mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Konstitusi juga mengatur bahwa sektor produksi yang penting bagi negara dan menyangkut kebutuhan hidup masyarakat luas harus berada dalam penguasaan negara.
