Angka Tidak Sekolah di Banten Turun 47,20 Persen, Akademisi Apresiasi Program Sekolah Gratis
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan menunjukkan hasil positif. Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Banten tercatat turun 47,20 persen.
fin.co.id - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan menunjukkan hasil positif. Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Banten tercatat turun 47,20 persen, dari 52.496 anak pada Triwulan III 2025 menjadi 27.719 anak pada Triwulan III 2026.
Data yang bersumber dari laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui ats.data.kemendikdasmen.go.id tersebut menunjukkan adanya penurunan sebanyak 24.777 anak dalam kurun waktu satu tahun.
Capaian ini mendapat apresiasi dari akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Teguh Aris Munandar. Menurutnya, penurunan ATS sebesar 47,20 persen merupakan capaian signifikan dalam kebijakan pendidikan, sekaligus menunjukkan bahwa intervensi pemerintah mulai memberikan dampak terhadap persoalan akses pendidikan.
Ia menilai Program Sekolah Gratis yang digulirkan Pemprov Banten untuk jenjang SMA, SMK, dan MA, baik negeri maupun swasta, menjadi salah satu terobosan penting dalam mengatasi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.
Menurut Teguh, kebijakan tersebut menyentuh persoalan mendasar karena biaya pendidikan masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan keluarga untuk menyekolahkan anaknya. Terlebih, cakupan program hingga sekolah swasta memperluas kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh layanan pendidikan.
“Program Sekolah Gratis layak dicatat sebagai terobosan kebijakan. Hambatan ekonomi merupakan salah satu penyebab utama anak berhenti atau tidak melanjutkan sekolah, dan program ini menjawab persoalan tersebut,” ujarnya di Kota Serang, Rabu (11/11/2026).
Selain program pembiayaan pendidikan, Teguh juga menyoroti capaian Kabupaten Lebak yang mencatatkan penurunan ATS sebesar 52,71 persen. Menurutnya, capaian tersebut patut mendapat perhatian mengingat Lebak memiliki tantangan geografis dan sosial-ekonomi yang cukup kompleks.
Penurunan tertinggi di wilayah yang memiliki tantangan akses pendidikan tersebut, lanjutnya, menjadi indikasi positif bahwa intervensi kebijakan juga menjangkau daerah yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Ia juga mengapresiasi penurunan ATS yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Banten, mulai dari Kota Cilegon hingga Kota Tangerang. Hal itu menunjukkan bahwa upaya pemerataan akses pendidikan telah memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Lebih lanjut, Teguh menilai langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten dalam memperkuat pendataan, pemantauan peserta didik, serta koordinasi dengan satuan pendidikan dan pemerintah kabupaten/kota merupakan bagian penting dalam menekan angka tidak sekolah.
Baca Juga
Menurutnya, persoalan ATS tidak cukup diselesaikan melalui bantuan pembiayaan pendidikan, tetapi juga membutuhkan pemetaan persoalan secara akurat. Termasuk membedakan kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Drop Out (DO), karena keduanya membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda.
Kategori LTM memerlukan strategi untuk mendorong lulusan agar melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sementara itu, kategori DO membutuhkan langkah pencegahan dan penanganan agar peserta didik tidak keluar dari sistem pendidikan sebelum menyelesaikan pendidikannya.
Teguh menambahkan, tren penurunan ATS yang berlangsung sejak Triwulan IV 2025 hingga Triwulan III 2026 menunjukkan adanya perkembangan positif yang perlu dipertahankan. Ia menilai komitmen Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah dalam memperluas pemerataan pendidikan menjadi modal penting untuk melanjutkan capaian tersebut.
Ke depan, ia berharap konsistensi kebijakan terus dijaga, disertai penguatan pendataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, penurunan ATS tidak hanya menjadi capaian statistik, tetapi juga berujung pada semakin banyak anak Banten yang memperoleh kesempatan belajar dan menyelesaikan pendidikan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia Banten yang unggul, berdaya saing, dan memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan.
