Argentina Siapkan Sanksi bagi Perusahaan Minyak di Tengah Sengketa Falkland

fin.co.id - Pemerintah Argentina menyiapkan langkah sanksi terhadap perusahaan energi yang terlibat dalam proyek eksplorasi dan pengembangan minyak di sekitar Kepulauan Falkland. Presiden Argentina Javier Milei menyampaikan ancaman tersebut dalam pidato nasionalnya, sembari kembali menegaskan klaim Buenos Aires atas wilayah yang oleh Argentina disebut sebagai Kepulauan Malvinas.

Pernyataan Milei menambah ketegangan baru dengan Inggris, lebih dari empat dekade setelah perang 1982 yang memperebutkan kepulauan di Atlantik Selatan tersebut. Sanksi yang diwacanakan secara khusus menargetkan perusahaan yang mengembangkan ladang minyak Sea Lion, kawasan yang diperkirakan menyimpan cadangan minyak besar di lepas pantai Falkland.

Milei Kembali Tegaskan Klaim Argentina atas Falkland

Dalam pidatonya di istana kepresidenan, Milei menyatakan Falkland secara historis dan hukum merupakan bagian dari Argentina. Ia menilai perkembangan politik internasional dapat membuka peluang bagi Argentina untuk memperkuat kembali klaim kedaulatannya.

"Angin perubahan di dunia menguntungkan klaim kita," kata Milei dalam pidatonya.

Milei juga menyinggung kemungkinan perubahan posisi Amerika Serikat, yang selama ini secara resmi mengambil sikap netral dalam sengketa kedaulatan Falkland. Namun, belum ada penjelasan terperinci mengenai bentuk dukungan Washington ataupun perubahan kebijakan resmi Amerika Serikat terkait status wilayah tersebut.

Pemerintah Inggris sendiri kembali menyampaikan posisi yang telah lama dipegang. London menegaskan penduduk Kepulauan Falkland adalah warga Inggris dan memiliki hak untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri.

Proyek Minyak Sea Lion Jadi Sorotan

Fokus utama ancaman sanksi Argentina adalah proyek ladang minyak Sea Lion, yang berada sekitar 130 mil atau sekitar 209 kilometer dari Kepulauan Falkland. Ladang tersebut diperkirakan memiliki sumber daya sekitar 1,7 miliar barel minyak.

Dua perusahaan energi, Rockhopper Exploration dari Inggris dan Navitas Petroleum dari Israel, tengah mempersiapkan pengembangan proyek tersebut. Produksi minyak dari Sea Lion disebut berpotensi dimulai dalam sekitar dua tahun apabila seluruh rencana proyek berjalan sesuai jadwal.

Milei menyebut eksploitasi minyak di wilayah itu sebagai ancaman yang tidak bisa diabaikan oleh Argentina. Ia mengatakan Argentina harus bertindak sebelum perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh kemampuan penuh untuk mengambil minyak dari dasar laut di sekitar kepulauan yang disengketakan.

Menurut perusahaan yang terlibat, minyak di Sea Lion memiliki kualitas yang dianggap dapat dipasarkan. Pengembangan proyek minyak lepas pantai juga membutuhkan pembangunan infrastruktur besar, termasuk fasilitas pelabuhan, helipad, akomodasi pekerja, kapal pendukung, serta sistem produksi dan pengangkutan minyak.

Bentuk Sanksi Belum Dijelaskan

Meski telah menyampaikan rencana sanksi, Milei belum menjelaskan secara rinci jenis pembatasan yang akan diberlakukan. Pemerintah Argentina juga belum menguraikan apakah sanksi akan berdampak langsung pada aset perusahaan, kegiatan bisnis internasional, atau akses perusahaan terhadap pasar dan layanan tertentu di Argentina.

Argentina sebenarnya telah memiliki aturan yang membuka kemungkinan pembatasan terhadap perusahaan minyak yang beroperasi dalam proyek yang dianggap tidak mendapat izin dari Buenos Aires. Namun, efektivitas pengetatan sanksi baru akan sangat bergantung pada cakupan hukum, koordinasi dengan negara lain, serta kemampuan Argentina dalam menegakkannya.