Pemerintah Berlin Jadi Sasaran Peretasan, Hacker Minta Tebusan Bitcoin

fin.co.id - Pemerintah Berlin, Jerman, menjadi sasaran serangan siber yang berujung pada dugaan pemerasan oleh kelompok hacker. Otoritas ibu kota Jerman itu menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan pelaku, meski terdapat ancaman kebocoran dan pelelangan data yang diduga berhasil dicuri dari jaringan administrasi pemerintah kota.

Serangan ini telah mengganggu sejumlah layanan publik, termasuk proses pengajuan serta pembayaran bantuan perumahan. Investigasi forensik juga menemukan indikasi kebocoran data di lingkungan departemen yang menangani transportasi, lingkungan, perlindungan iklim, dan pembangunan kota.

Wali Kota Berlin Kai Wegner menegaskan pemerintah tidak akan menyerah terhadap tekanan pelaku. "Berlin tidak akan membiarkan dirinya diperas," katanya setelah rapat khusus pemerintah kota.

Hacker Klaim Kuasai Data Pemerintah Berlin

Kelompok ransomware Rhysida disebut mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut melalui situs mereka di dark web. Kelompok itu mengklaim telah mendapatkan sejumlah dokumen sensitif, mulai dari kontrak, berkas personalia, perjanjian kerahasiaan, alamat email, nomor telepon, hingga kata sandi.

Rhysida juga memasang hitung mundur dan mengancam akan melelang data tersebut apabila tuntutan tidak dipenuhi. Harga pembukaan lelang diklaim mencapai 30 Bitcoin, nominal yang sama dengan tuntutan tebusan yang dilaporkan media Jerman.

Angka 30 Bitcoin bukan nilai kecil. Berdasarkan nilai Bitcoin saat tuntutan itu mencuat, jumlah tersebut setara sekitar 2 juta euro atau lebih dari Rp38 miliar. Dengan nilai sebesar itu, pemerasan ini menjadi ancaman finansial serius bagi pemerintah Berlin, terlebih karena pelaku juga mengancam menyebarkan data yang diduga dicuri.

Namun, nilai tebusan dan rincian data yang diklaim Rhysida masih perlu diperlakukan sebagai klaim pelaku. Otoritas Berlin belum mengungkap secara terbuka seluruh informasi mengenai tuntutan tersebut karena penyelidikan masih berjalan.

Pemerintah Berlin mengatakan tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa data pribadi atau informasi nonpublik turut terdampak. Kepastian mengenai siapa saja yang terdampak belum diumumkan karena proses investigasi masih berlangsung.

Layanan Bantuan Perumahan Sempat Terganggu

Kebocoran awal terdeteksi pada Agustus 2026. Sebagai langkah pencegahan, dua jaringan departemen pemerintah kemudian diputus sementara dari sistem utama pada 14 Agustus untuk menahan dampak serangan.

Langkah tersebut membuat sejumlah layanan administrasi tidak dapat beroperasi normal selama beberapa hari. Pengajuan bantuan perumahan dan proses pembayaran kepada warga ikut terdampak akibat sistem yang tidak bisa diakses.

Pemisahan jaringan memang dapat memperlambat layanan, tetapi langkah ini penting dalam penanganan serangan ransomware. Ketika jaringan yang terinfeksi tetap terhubung, malware berpotensi menyebar ke sistem lain, mengenkripsi data lebih luas, atau memindahkan informasi rahasia ke server pelaku.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamanan, sejumlah layanan pemerintah secara bertahap kembali tersambung. Meski demikian, analisis digital terhadap kemungkinan data yang telah keluar dari jaringan masih dilakukan.