Purbaya Siapkan Skema Baru untuk Whoosh, Dua SMV Kemenkeu Berpeluang Dilibatkan

fin.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengelolaan utang proyek tersebut dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mulai diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekitar 15 September 2026.

Meski proses pengalihan pengelolaan utang segera dilakukan, pemerintah masih mengkaji skema pembayaran utang kepada pihak China.

“Masih didiskusikan. Yang jelas akan diserahkan ke kami kira-kira 15 September,” kata Purbaya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri menjadi salah satu proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi jumbo. Nilai pembangunannya disebut mengalami pembengkakan dari sekitar 6 miliar dolar AS atau setara Rp106 triliun menjadi sekitar 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp127 triliun .

Kemenkeu Siapkan Dua SMV untuk Kelola Utang Whoosh

Pemerintah sebelumnya membuka opsi untuk melibatkan perusahaan Special Mission Vehicle atau SMV di bawah Kementerian Keuangan dalam pengelolaan utang proyek KCJB.

Namun, hingga saat ini Purbaya belum menyebut secara rinci perusahaan mana yang akan mendapatkan mandat tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah berpeluang melibatkan lebih dari satu SMV. Setidaknya, terdapat kemungkinan dua perusahaan SMV dilibatkan untuk menentukan skema pengelolaan risiko yang paling sesuai.

“Kami bisa melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan. Tapi, belum saya umumkan karena belum tahu, masih proses diskusi. Dua mungkin. Bisa juga kami pakai SMV yang kecil dan juga yang besar. Kami lihat nanti skema yang paling pas seperti apa,” jelasnya.

Pelibatan SMV tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengatur pengelolaan risiko utang proyek KCJB secara lebih terstruktur.

PT PII Disebut dalam Nota Keuangan RAPBN 2027

Dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah disebut merencanakan penugasan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

Perusahaan tersebut direncanakan mendapatkan mandat dalam pengelolaan risiko terkait kewajiban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Skema yang disiapkan antara lain berupa penjaminan bersama dengan mekanisme penanggungan porsi jaminan terlebih dahulu atau first loss basis .