Ekonomi

Purbaya Siapkan Skema Baru untuk Whoosh, Dua SMV Kemenkeu Berpeluang Dilibatkan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengelolaan utang proyek tersebut dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mulai diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekitar 15 September 2026.

Purbaya Siapkan Skema Baru untuk Whoosh, Dua SMV Kemenkeu Berpeluang Dilibatkan
Rangkaian Kereta Cepat Whoosh saat melintas di jalur Jakarta-Bandung di tengah pembahasan opsi pengambilalihan oleh Kemenkeu.Foto:IST

fin.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengelolaan utang proyek tersebut dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mulai diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekitar 15 September 2026.

Meski proses pengalihan pengelolaan utang segera dilakukan, pemerintah masih mengkaji skema pembayaran utang kepada pihak China.

“Masih didiskusikan. Yang jelas akan diserahkan ke kami kira-kira 15 September,” kata Purbaya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri menjadi salah satu proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi jumbo. Nilai pembangunannya disebut mengalami pembengkakan dari sekitar 6 miliar dolar AS atau setara Rp106 triliun menjadi sekitar 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp127 triliun .

Kemenkeu Siapkan Dua SMV untuk Kelola Utang Whoosh

Pemerintah sebelumnya membuka opsi untuk melibatkan perusahaan Special Mission Vehicle atau SMV di bawah Kementerian Keuangan dalam pengelolaan utang proyek KCJB.

Namun, hingga saat ini Purbaya belum menyebut secara rinci perusahaan mana yang akan mendapatkan mandat tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah berpeluang melibatkan lebih dari satu SMV. Setidaknya, terdapat kemungkinan dua perusahaan SMV dilibatkan untuk menentukan skema pengelolaan risiko yang paling sesuai.

“Kami bisa melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan. Tapi, belum saya umumkan karena belum tahu, masih proses diskusi. Dua mungkin. Bisa juga kami pakai SMV yang kecil dan juga yang besar. Kami lihat nanti skema yang paling pas seperti apa,” jelasnya.

Pelibatan SMV tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengatur pengelolaan risiko utang proyek KCJB secara lebih terstruktur.

PT PII Disebut dalam Nota Keuangan RAPBN 2027

Dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah disebut merencanakan penugasan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

Perusahaan tersebut direncanakan mendapatkan mandat dalam pengelolaan risiko terkait kewajiban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Skema yang disiapkan antara lain berupa penjaminan bersama dengan mekanisme penanggungan porsi jaminan terlebih dahulu atau first loss basis .

Melalui skema tersebut, risiko yang muncul dari penjaminan dapat dikelola dengan mekanisme tertentu sebelum memberikan dampak lebih besar terhadap keuangan negara.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi risiko.

Langkah tersebut mencakup pemantauan dan pengawasan secara berkala, pelaporan kinerja secara rutin, hingga koordinasi antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.

Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan proyek KCJB tetap mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong penguatan manajemen risiko di internal PT KAI sebagai pihak yang sebelumnya memiliki peran besar dalam pengelolaan proyek tersebut.

Skema Baru Jadi Pelapis Risiko APBN

Pengelolaan utang KCJB melalui SMV dinilai dapat menjadi salah satu pelapis untuk menjaga risiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Rendy Manilet, menilai mekanisme penanggungan klaim terlebih dahulu oleh PT PII dapat membantu menahan tekanan terhadap APBN dalam jangka pendek.

Namun, menurutnya, pemerintah tetap perlu melakukan pengujian yang lebih mendalam terhadap dampak fiskal dari kebijakan tersebut.

Salah satu hal yang perlu diperhitungkan adalah potensi risiko terkait keputusan pengambilalihan 60 persen porsi saham PT KCIC.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan stress test atau uji ketahanan fiskal untuk mengetahui berbagai kemungkinan dampak yang dapat terjadi terhadap keuangan negara.

Evaluasi tersebut penting karena proyek infrastruktur berskala besar memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kondisi fiskal pemerintah.

Purbaya Ungkap Danantara Akan Setor Rp120 Triliun ke APBN

Di tengah pembahasan mengenai pengelolaan utang Whoosh, Purbaya juga menyampaikan kabar terkait kontribusi Badan Pengelola Investasi Danantara terhadap penerimaan negara.

Menurut Purbaya, Danantara akan menyetorkan sebagian keuntungannya sebesar sekitar Rp120 triliun untuk penerimaan APBN Tahun Anggaran 2026.

“Sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini. Itu yang diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jumat.

Dana tersebut nantinya direncanakan masuk ke pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya .

Sebelumnya, dividen perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tercatat masuk ke pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan.

Namun, mekanisme tersebut mengalami perubahan setelah dividen BUMN dialihkan ke Danantara sesuai perubahan aturan mengenai BUMN.

Lebih Tinggi dari Setoran Dividen Sebelumnya

Purbaya menilai rencana setoran Rp120 triliun tersebut menjadi perkembangan positif bagi penerimaan negara.

Sebelum adanya mekanisme pengelolaan melalui Danantara, penerimaan dividen BUMN yang masuk ke pemerintah disebut berada di kisaran Rp90 triliun per tahun.

Jika Danantara mampu menyetorkan sekitar Rp120 triliun, maka jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan penerimaan dividen sebelumnya.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma dapat Rp90 triliun dari dividen. Kalau jadi Rp120 triliun kan bagus, meningkat. Malah pemerintah nggak rugi, pendapatan malah nambah. Saya harap ke depan untungnya lebih besar lagi,” jelas Purbaya.

Menurutnya, peningkatan kontribusi tersebut menunjukkan adanya harapan terhadap kinerja BUMN yang semakin positif.

Pemerintah berharap keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara dapat terus meningkat sehingga memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Setoran Danantara Diharapkan Bantu Jaga Defisit APBN

Setoran keuntungan dari Danantara juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap kondisi fiskal pemerintah.

Penerimaan tambahan tersebut dapat membantu pemerintah menjaga pergerakan defisit APBN agar tetap terkendali.

Untuk tahun 2026, pemerintah memproyeksikan defisit APBN mengalami pelebaran.

Defisit yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan meningkat menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB .

Masuknya dana sekitar Rp120 triliun dari Danantara diharapkan dapat menambah pendapatan negara.

Dengan pendapatan yang meningkat, tekanan terhadap defisit APBN berpotensi lebih terkendali.

Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut juga dapat digunakan sebagai cadangan fiskal apabila pemerintah menghadapi kebutuhan pengeluaran yang tidak terduga.

“Di antaranya itu untuk menjaga defisit APBN. Juga untuk cadangan kalau kami perlu pengeluaran lebih yang tak terduga,” tuturnya. (*)

Berita Terkait