fin.co.id - Pemerintah bersiap menggelontorkan dana sekitar Rp20 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang saat ini masih menghadapi defisit. Tambahan anggaran tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada Agustus 2026.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penguatan finansial BPJS Kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal itu disampaikannya saat menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan tarif layanan BPJS Kesehatan.
"Yang pertama BPJS ini harus segera diinjeksi dana, karena kita tahu ada defisit," ujarnya.
"Saya berdoa, berusaha sekuat tenaga bersama Pak Dirut, mudah-mudahan Agustus ini Rp20 triliun bisa masuk," lanjut Budi usai menghadiri 67th Annual World Congress International College of Angiology (ICA) 2026 yang dirangkaikan dengan 6th Indonesian Vascular Annual Scientific Congress (IndoVASC) di The Westin Resort Nusa Dua, Badung, Jumat, 31 Juli 2026.
Budi memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu perubahan tarif maupun manfaat layanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, peserta yang status kepesertaannya masih aktif tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan seperti biasa.
"Tidak ada perubahan tarif. Selama dia sudah menjadi anggota BPJS dan kepesertaannya aktif, mereka tetap ter-cover," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Budi juga menyoroti tingginya beban pembiayaan penyakit jantung yang hingga kini masih menjadi klaim terbesar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena itu, pemerintah terus memperluas dan memperkuat layanan kardiovaskular di berbagai daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), rumah sakit rujukan, serta BPJS Kesehatan. Kerja sama itu diarahkan untuk memperluas akses layanan, meningkatkan mutu pelayanan, sekaligus menekan biaya pembiayaan.
"Sekarang didukung juga karena ketua BPJS-nya juga ahli jantung. Jadi, reimbursement mengenai jantung ada Pak Renan itu, ketua kolgium jantung yang sudah membantu meningkatkan akses, kualitas, dan juga cari jalan gimana harganya terjangkau," katanya.
"Jadi klaimnya enggak terlalu besar juga. Karena BPJS ini salah satu klaim terbesar BPJS kan jantung," kata Budi lagi.
Baca Juga
Ia menambahkan, kapasitas layanan jantung di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota telah memiliki layanan kardiovaskular yang memadai pada 2027 hingga 2028.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Prihati Pujowaskito menegaskan seluruh pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah yang masuk dalam paket manfaat JKN tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan.
"BPJS itu cover hampir semua, ya, dalam bentuk paket-paket pembiayaan. Termasuk yang hari ini seminar di penyakit jantung vaskuler ya, terutama di pembuluh darah, kita cover semua," ujarnya.
Prihati menjelaskan bahwa setiap inovasi teknologi kesehatan terlebih dahulu harus melalui proses Health Technology Assessment (HTA) sebelum dapat dimasukkan ke dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan.
"Kalau sudah keluar hasil kajian dan rekomendasi dari HTA, dia akan masuk ke sistem paket di pembiayaan BPJS. Jadi, jangan khawatir, BPJS mengcover semua," katanya.
