BKKBN Tegaskan Negara Tak Berhak Atur Pilihan Warga Bangun Keluarga

fin.co.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pilihan hidup masyarakat, termasuk keputusan seseorang untuk membangun keluarga. Peran negara, menurut BKKBN, adalah memastikan setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka saat membacakan sambutan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia 2026 di RPTRA Garuda, Kampung Keluarga Berkualitas (KB), Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 30 Juli 2026.

Isyana menjelaskan, kebijakan pembangunan kependudukan Indonesia kini berfokus pada pengembangan kualitas manusia, bukan semata-mata mengejar target angka kelahiran maupun pertumbuhan penduduk.

"Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan kependudukan selalu berorientasi kepada manusianya. Negara tidak menentukan pilihan hidup setiap warga, tetapi berkewajiban untuk memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai potensi dan aspirasi," jelas Isyana di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi keputusan pribadi masyarakat. Sebaliknya, negara bertugas menghadirkan akses yang adil terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung setiap individu dalam menentukan masa depannya.

Menurut Isyana, paradigma pembangunan kependudukan harus bergeser dari sekadar menghitung jumlah penduduk menjadi memastikan kualitas hidup setiap warga semakin baik.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau indikator demografi, tetapi juga dari kemampuan generasi muda mewujudkan impian dan potensinya.

"Hari Kependudukan Dunia mengingatkan kita bahwa di balik setiap angka kependudukan terdapat manusia, keluarga, harapan, dan masa depan," ujar dia.

Lebih lanjut, Isyana mengatakan pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, hingga keluarga untuk menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda.

Ia juga menegaskan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi anak muda yang kini menghadapi tantangan akibat perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial yang terus berkembang.

"Pemerintah akan terus berupaya menghadirkan ekosistem yang memberikan ruang bagi setiap orang muda untuk berkembang dan mewujudkan cita-citanya," pungkas Isyana.

Dimas Rafi/Disway