fin.co.id - Parlemen Myanmar resmi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) antipenipuan daring dalam sidang gabungan yang digelar pada Selasa 28 Juli 2026. Regulasi baru tersebut memuat sanksi berat, mulai dari hukuman penjara 10 tahun, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati bagi pelaku yang memaksa orang lain bekerja sebagai operator penipuan daring.
Ketua Parlemen Myanmar Uni U Aung Lin Dwe mengatakan pengesahan dilakukan setelah anggota parlemen menyetujui sejumlah perubahan melalui mekanisme pemungutan suara.
"Rancangan undang-undang anti-penipuan daring tersebut disahkan hari ini dalam sidang gabungan kedua kamar parlemen, setelah beberapa amendemen disetujui melalui pemungutan suara," kata Ketua Parlemen Myanmar Uni U Aung Lin Dwe kepada stasiun televisi milik negara MRTV.
Meski terdapat sejumlah amendemen, perubahan tersebut tidak menyentuh pasal-pasal utama dalam undang-undang. Ketentuan mengenai hukuman bagi penyelenggara pusat penipuan telepon, termasuk ancaman penjara seumur hidup dan hukuman mati bagi pelaku yang memaksa korban bekerja di industri penipuan daring, tetap dipertahankan.
Pengesahan undang-undang ini menjadi bagian dari langkah Myanmar dalam memperkuat upaya memberantas jaringan penipuan daring yang selama beberapa tahun terakhir berkembang di kawasan perbatasan negara itu dengan Thailand.
Selain menjalankan operasi secara mandiri, Myanmar juga terlibat dalam berbagai kerja sama internasional untuk membongkar pusat-pusat penipuan daring, menangkap para pelaku, hingga menindak operator yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.
Salah satu operasi terbesar dilakukan bersama aparat penegak hukum dari China dan Thailand pada Februari hingga Maret 2024. Dalam operasi gabungan itu, otoritas Myanmar menangkap dan mendeportasi ribuan orang yang diduga terlibat dalam jaringan penipuan daring.
Mereka yang dipulangkan tidak hanya terdiri dari pelaku, tetapi juga korban yang sebelumnya dipaksa bekerja sebagai operator penipuan.
Dalam operasi lainnya, aparat Myanmar juga berhasil membebaskan sembilan warga negara Rusia yang ditahan secara ilegal oleh jaringan pusat penipuan telepon. Setelah diselamatkan, kesembilan warga Rusia tersebut diserahkan kepada diplomat Rusia untuk dipulangkan ke negaranya. *
