fin.co.id - Surat penawaran kerjasama terkait pemasangan iklan yang diajukan Tempo Media Group dan kemudian ditolak Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota terus memicu perdebatan publik. Surat tersebut awalnya menuai perhatian publik karena selama ini Tempo dikenal gencar memberitakan secara kritis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Agrinas Pangan Nusantara.
Tidak lama setelah itu, klarifikasi Tempo soal surat penawaran tersebut justru memunculkan perdebatan baru di ruang publik. klarifikasi Tempo terkait surat penawaran iklan yang ditolak Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota mendapatkan berbagai respons dari publik.
Penggiat Media Sosial, Silvia Tjan, menilai persoalan yang diperdebatkan publik terkait klarifikasi Tempo usai mencuatnya surat penawaran Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota bukan semata-mata soal ada atau tidaknya pemisahan antara divisi bisnis dan redaksi.
"Tempo mengatakan iklan tidak membeli berita. Oke. Tapi justru karena Tempo mengklaim memiliki benteng independensi, standar yang dipakai seharusnya lebih tinggi dibanding media pada umumnya," kata dia, Sabtu, 25 Juli 2026.
Menurutnya, publik tidak memiliki akses untuk mengaudit bagaimana mekanisme "garis api" atau pemisahan antara kepentingan bisnis dan redaksi benar-benar dijalankan.
"Publik tidak tahu bagaimana diskusi di dalam redaksi berlangsung. Yang bisa dinilai hanyalah apa yang terlihat dari luar," ujarnya.
Silvia menilai, di satu sisi Tempo menjalankan fungsi sebagai watchdog yang mengawasi pemerintah maupun BUMN. Namun di sisi lain, divisi bisnisnya aktif menawarkan kerja sama kepada institusi yang sama.
"Apakah itu otomatis melanggar etik? Belum tentu. Tapi apakah itu menimbulkan potensi konflik kepentingan yang layak dipertanyakan? Jelas iya," tulisnya.
Ia juga menyoroti argumentasi Tempo yang menyatakan pemasang iklan tidak bisa membeli independensi redaksi.
"Memangnya ada orang yang secara terang-terangan mengatakan ingin membeli redaksi? Tidak ada. Persoalannya justru pada pengaruh yang lebih halus, seperti akses, hubungan, kedekatan, hingga pertimbangan bisnis. Hal-hal seperti itu mungkin tidak terlihat, tetapi dapat memengaruhi persepsi publik."
Baca Juga
Menurut Silvia, apabila independensi merupakan aset terbesar Tempo, maka media tersebut semestinya menghindari sejak awal situasi yang berpotensi menimbulkan keraguan publik.
Ia menilai, selama ini Tempo dikenal sebagai media yang paling vokal mengkritik konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik. Karena itu, ketika muncul pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan di internal Tempo sendiri, jawaban bahwa terdapat pemisahan antara bisnis dan redaksi dinilai belum cukup menjawab keraguan publik.
"Kepercayaan dalam jurnalisme tidak dibangun hanya dengan meminta publik untuk percaya, tetapi dengan meminimalkan potensi konflik kepentingan sejak awal," tulisnya.
Karena itu, lanjut Silvia, yang dipersoalkan publik bukanlah hak Tempo untuk mencari pendapatan melalui iklan, melainkan konsistensi dalam menerapkan standar transparansi dan akuntabilitas yang selama ini diperjuangkan.
"Kalau standar transparansi dan konflik kepentingan berlaku untuk pemerintah, BUMN, dan pejabat publik, maka standar yang sama seharusnya juga berlaku bagi Tempo. Karena media yang meminta akuntabilitas juga harus siap untuk diakuntabilitaskan." pungkasnya.
