fin.co.id - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memanggil Duta Besar Malaysia untuk AS, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, untuk memintai penjelasan resmi terkait kebijakan Kuala Lumpur terhadap Israel. Media pemerintah melaporkan kejadian tersebut berdasarkan pernyataan langsung dari Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan.
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Muhammad Shahrul Ikram Yaakob menjelaskan kepada pihak Departemen Luar Negeri AS bahwa kebijakan Malaysia terhadap Israel sama sekali bukan hal baru, melainkan pendirian politik luar negeri yang telah berlangsung lama.
"Itu selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui Negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi posisi kami," tegas Mohamad Hasan.
Kronologi Kasus Paspor Ganda dan Penutupan Sekolah Jaringan
Perselisihan diplomatik ini bermula dari kisah Sekolah Jaringan (Network School), sebuah komunitas pengembara digital (digital nomad) yang berdiri di Malaysia oleh investor asal Amerika Serikat, Balaji Srinivasan. Komunitas ini mendadak menjadi sorotan publik setelah para pengguna media sosial melontarkan tuduhan bahwa program tersebut menampung peserta berkewarganegaraan Israel.
Sebagai catatan, Malaysia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten berdiri sebagai pendukung setia perjuangan rakyat Palestina. Merespons laporan publik, otoritas imigrasi langsung meluncurkan penyelidikan menyeluruh terhadap Sekolah Jaringan.
Hasil pemeriksaan imigrasi menunjukkan bahwa seluruh peserta memiliki dokumen perjalanan yang sah. Namun, seorang warga negara ganda terdeteksi masuk menggunakan paspor Amerika Serikat.
"Ada seseorang dengan kewarganegaraan ganda, AS dan Israel, yang memasuki Malaysia menggunakan paspor AS. Namun, pemeriksaan selanjutnya mengungkapkan bahwa dia juga memiliki kewarganegaraan Israel, dan kami memintanya untuk pergi," ujar Mohamad sebagaimana dikutip oleh kantor berita Bernama pada Kamis, 23 Juli 2026.
Setelah pengawasan dan penyelidikan tersebut, pihak berwenang Malaysia akhirnya menutup aktivitas Sekolah Jaringan pada hari Selasa. Di sisi lain, media Reuters telah meminta tanggapan resmi dari kedutaan AS di Malaysia terkait dinamika ini.
Ancaman Sanksi Keamanan dan Ekonomi dari Anggota Kongres AS
Langkah tegas Pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memicu reaksi keras dari Washington. Delapan anggota Kongres AS mengirimkan surat resmi kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Mereka meluapkan kemarahan atas rencana Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang melacak serta mendeportasi warga negara Israel yang berada di wilayah Malaysia.
Dalam surat tersebut, para legislator mendesak Departemen Luar Negeri AS agar meninjau kembali seluruh hubungan keamanan dan kerja sama ekonomi AS dengan Malaysia.
Baca Juga
Tidak hanya itu, para anggota Kongres AS juga meminta Departemen Luar Negeri AS memotong alokasi pendanaan untuk program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET)—sebuah program strategis yang menyediakan pelatihan profesional dari personel militer AS bagi militer Malaysia.
Mereka menuntut pemotongan bantuan pelatihan militer tersebut berlaku jika Kuala Lumpur tidak membatalkan kebijakannya dalam tenggat waktu 15 hari.
