Polri: Bhabinkamtibmas Tidak Berwenang Pungut Pajak, Masyarakat Diimbau Tak Salah Paham

fin.co.id - Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tidak memiliki kewenangan memungut, menagih, maupun memeriksa kepatuhan pajak di tengah munculnya isu mengenai keterlibatan personel kepolisian dalam pengawasan wajib pajak.

Penegasan ini disampaikan Polri untuk memperjelas posisi aparat kepolisian agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan informasi yang benar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026 mengatakan, Bhabinkamtibmas tidak memiliki kewenangan melakukan penilaian kepatuhan perpajakan, pemeriksaan, penagihan, maupun meminta pembayaran pajak kepada masyarakat.

Menurut Johnny, peran Bhabinkamtibmas dalam sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tetap berada dalam koridor tugas kepolisian, yakni pembinaan masyarakat, komunikasi, dan pembangunan jejaring informasi di wilayah.

Kewenangan Perpajakan Mutlak Milik DJP

Pihak kepolisian menekankan bahwa aturan hukum telah mengatur batas-batas fungsi masing-masing lembaga secara tegas. Ia menegaskan kewenangan di bidang perpajakan sepenuhnya berada pada DJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Karena itu, Bhabinkamtibmas tidak dapat dipersepsikan sebagai kepanjangan tangan petugas pajak maupun alat penindak terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya," jelas Johnny.

Johnny berharap masyarakat tidak salah memahami sinergi antara Polri dan DJP karena Bhabinkamtibmas tetap menjalankan fungsi pembinaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta membangun komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat.

Latar Belakang Isu dan Penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak

Isu mengenai keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas mencuat setelah DJP menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Melalui akun Instagram resminya, DJP juga menegaskan bahwa Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun perangkat desa bukan pelaksana pemeriksaan ataupun pemungut pajak. Kehadiran unsur kewilayahan hanya bertujuan mendukung koordinasi apabila diperlukan sebagaimana praktik yang telah lama diterapkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan.