Prabowo Minta TNI-Polri Kawal Penuh Operasional Koperasi Merah Putih

fin.co.id  - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dukungan penuh terhadap operasional Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta Koperasi Nelayan Merah Putih. Dukungan tersebut juga melibatkan TNI dan Polri agar program dapat berjalan optimal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan arahan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

"Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri," kata Zulkifli Hasan.

Menurutnya, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar koperasi mampu berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus menjadi penyalur (offtaker) berbagai program strategis nasional.

Ia menjelaskan, koperasi nantinya akan menjadi pusat distribusi berbagai bantuan dan barang bersubsidi yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat sesuai tugas masing-masing kementerian dan lembaga.

Penyaluran bantuan sosial akan dilakukan oleh Kementerian Sosial, pupuk disalurkan melalui badan usaha milik negara (BUMN), bantuan alat dan mesin pertanian berasal dari Kementerian Pertanian, sedangkan distribusi LPG 3 kilogram didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Oleh karena itu ditegaskan kembali harus didukung penuh," ujarnya.

Pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan operasional agar koperasi dapat segera berfungsi secara maksimal. Sebanyak 25.000 Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2026.

Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai 35.862 unit pada akhir tahun 2026.

Zulkifli menambahkan, pemerintah akan melakukan pembinaan dan penyempurnaan tata kelola koperasi selama dua tahun sebelum pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa sebagai pemilik koperasi.

"Dua tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan. Setelah dua tahun diserahkan kepada desa karena itu koperasi milik desa," katanya.

Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.

Anisha Aprilia/Disway