fin.co.id — Amerika Serikat dan Arab Saudi resmi mengumumkan kesepakatan bersejarah untuk membangun program nuklir sipil di Kerajaan Arab Saudi pada Kamis, 23 Juli 2026. Perjanjian bernilai miliaran dolar ini berpotensi memberikan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan Amerika sekaligus memperkuat posisi Riyadh di kawasan.
Namun, sejumlah pengamat dan politisi khawatir langkah ini justru membuka celah bagi pengayaan uranium dan memicu perlombaan senjata atom di Timur Tengah.
Pengumuman penting ini berhembus di tengah kecamuk perang antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik bersenjata tersebut bermula dari kekhawatiran Washington terhadap program nuklir Teheran—isu panas yang hingga kini menyumbat perundingan damai kedua negara.
Melalui kesepakatan baru ini, Arab Saudi memperoleh akses teknologi nuklir canggih dari AS tanpa harus menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kondisi ini tergolong tidak biasa, sebab Washington biasanya selalu mensyaratkan normalisasi hubungan dengan Israel dalam setiap perjanjian pertahanan maupun teknologi nuklir di kawasan tersebut.
Isu Pengayaan Uranium di Tanah Saudi
Meskipun pemerintah belum merilis teks resmi perjanjian ke publik, laporan Wall Street Journal menyebutkan adanya ketentuan khusus. Aturan tersebut berpotensi mengizinkan perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat untuk membangun fasilitas pengayaan uranium langsung di wilayah Arab Saudi.
Ketika diminta keterangan oleh AFP mengenai ketentuan tersebut, Departemen Energi AS memilih tidak memberikan komentar dan tidak mencantumkan poin itu dalam rilis resminya.
Allison Minor, Direktur Proyek Integrasi Timur Tengah di Atlantic Council, menilai langkah Washington ini memuat pesan ganda. Menurutnya, AS sedang membalas kesetiaan sekutu utamanya yang sempat meragukan jaminan keamanan Washington, sekaligus memberi sinyal keras kepada Iran.
"Dengan tetap membuka pintu bagi pengayaan uranium di Arab Saudi, kesepakatan nuklir mengirimkan pesan yang kuat kepada Teheran," tegas Allison.
Pemerintah AS akan segera menyerahkan berkas kesepakatan ini ke Kongres untuk proses peninjauan. Mengingat Partai Republik saat ini menguasai badan legislatif tersebut, Kongres diprediksi tidak akan memblokir implementasinya.
Gelombang Kritik dan Kekhawatiran Proliferasi
Meski berpeluang mulus di Kongres, gelombang penolakan tetap berdatangan dari anggota parlemen lintas partai serta pejabat Israel. Mereka khawatir Arab Saudi kelak menyalahgunakan teknologi sipil ini untuk mengembangkan senjata nuklir.
Baca Juga
Senator AS dari sayap kiri, Bernie Sanders, melayangkan kritik pedas melalui akun X miliknya:
"Trump mengklaim perangnya terhadap Iran adalah tentang menghentikan negara otoriter dari pengayaan bahan bakar nuklir. Sekarang dia membiarkan teman-teman terbaiknya di Arab Saudi - salah satu kediktatoran paling brutal di dunia - melakukan hal itu. Ini tidak masuk akal," tulis Bernie Sanders.
Menanggapi berbagai tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio meyakinkan publik bahwa pemerintah menetapkan pengawasan ketat.
