fin.co.id - Evaluasi standar bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu fokus utama Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini diungkapkan Kepala BGN, Sudaryono.
Langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut agar berjalan lebih aman dan efektif.
Pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh pasokan makanan yang masuk ke dapur pengolahan benar-benar memenuhi kualifikasi kesehatan.
"Semua bahannya harus benar, dengan standar keamanan yang juga harus benar karena kita belajar dari faktor keracunan dan lain-lain. Jadi, selain cara mengolahnya ada juga yang dari bahan bakunya, yang barangkali itu tidak terstandar atau mungkin bahan bakunya punya kualitas enggak begitu bagus," ujar Sudaryono, Kamis, 23 Juli 2026.
Arahan Presiden Prabowo: Tajamkan Sasaran dan Gerakkan Ekonomi Lokal
Selain fokus pada keamanan pangan, Sudaryono menyampaikan instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memerintahkan BGN agar menajamkan target penerima manfaat.
Dengan demikian, program ini tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat daerah.
"Biar sasarannya jelas, anak-anak cukup gizi, aman. Jadi aman dan cukup gizi, kemudian berdampak kepada ekonomi lokal, memberdayakan UMKM, petani, peternak, dan lain-lain," ucap Sudaryono.
Alasan di Balik Keterlibatan TNI dan Polri dalam Program MBG
Sudaryono turut menjawab pertanyaan publik mengenai masih adanya keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program MBG. Berdasarkan pengalamannya saat terlibat di awal perumusan program MBG serta sewaktu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), ia menilai jumlah personel aparat di seluruh Indonesia sangat besar.
Potensi jaringan ini sangat penting untuk menjamin keberlangsungan program, termasuk membantu pemberdayaan petani lokal dalam memasok pasokan bahan baku.
Ia kemudian membagikan pengalamannya sewaktu memanfaatkan jaringan aparat keamanan dalam menangani masalah distribusi di sektor pertanian:
Baca Juga
"Mohon maaf ini kalau komentar sedikit tentang pertanian, oh ini pakai tentara dan polisi bagi pompa. Ini di musim paceklik atau kemarau itu ada 70 ribu pompa, itu kalau kita bagi, karena realokasi anggaran ini khususnya ya, pengalaman kami dulu, itu kami bagi lewat TNI dan Polri. Mengapa? Karena enggak ada anggarannya, jadi ongkos untuk membagikannya enggak ada. Maka, kami libatkan TNI/Polri," tuturnya.
