Gantikan Posisi China, Indonesia Ditunjuk Jadi Anggota Dewan Auditor PBB

fin.co.id - Indonesia secara resmi memulai mandat sebagai anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Board of Auditors/UNBoA) untuk periode 2026–2032. Melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Indonesia akan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi internasional tersebut.

Prosesi serah terima keanggotaan UNBoA berlangsung khidmat di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Menurut pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri pada Kamis, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir hadir mendampingi Ketua BPK Isma Yatun untuk menerima mandat bersejarah tersebut.

"Kementerian Luar Negeri akan senantiasa meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat dan memperluas kepemimpinan serta pengaruh Indonesia di berbagai forum internasional," kata Arrmanatha.

Arrmanatha menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri bersama BPK telah menggerakkan diplomasi sejak tahun 2020 demi menghimpun dukungan penuh dari negara-negara anggota PBB, hingga akhirnya Indonesia terpilih secara aklamasi pada 2025.

Kemlu melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York menegaskan komitmennya untuk terus mendukung BPK dalam menjalankan tugas-tugas audit terhadap berbagai badan dan entitas PBB selama masa mandat berlangsung.

Peran Penting UNBoA dalam Tata Kelola Internasional

UNBoA sendiri merupakan dewan independen yang beranggotakan tiga lembaga pemeriksa negara (Supreme Audit Institutions/SAI). Dewan ini mengemban tugas utama untuk mengaudit laporan keuangan serta menguji kinerja dari berbagai entitas PBB.

Selain menjalankan audit eksternal, dewan tersebut bertugas menyampaikan rekomendasi strategis kepada Majelis Umum PBB. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas operasional organisasi PBB.

Perjalanan Terpilihnya Indonesia dan Sinergi Bersama Prancis serta Brasil

Majelis Umum PBB memilih Indonesia secara aklamasi pada Sidang Utama Komite V yang berlangsung pada 7 November 2025. BPK mengantongi masa tugas selama enam tahun, yang terhitung mulai Juli 2026 hingga Juni 2032.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, BPK menggantikan posisi China National Audit Office sebagai perwakilan dari kawasan Asia. BPK akan berbagi tugas dan bekerja sama langsung dengan lembaga pemeriksa negara dari Prancis serta Brasil.

Ketua BPK Isma Yatun menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan kepercayaan dunia internasional terhadap kapasitas lembaga pemeriksaan di tanah air.

"Keanggotaan Indonesia di UNBoA merupakan pengakuan atas kapasitas dan kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa berstandar internasional," ujar Isma Yatun.

Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota UNBoA atas dukungan mereka selama proses transisi keanggotaan ini. Isma menekankan pentingnya menjaga independensi, kesinambungan, serta kualitas audit agar dapat memberikan nilai tambah nyata bagi PBB dan seluruh negara anggotanya.