fin.co.id — Pemerintah membuka peluang bagi kementerian maupun lembaga lain untuk memanfaatkan motor listrik yang sudah terlanjur dibeli untuk kepentingan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah ini mencuat usai Badan Gizi Nasional (BGN) menilai armada kendaraan tersebut sebenarnya kurang relevan dengan tugas pokok pimpinan di lapangan.
"Kemarin sempat memang ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu ya, ada yang dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN untuk yang kayak ini (kader atau penyuluh yang mengantar MBG ke ibu hamil, ibu menyusui, atau balita), lalu dari pertanian, dari guru, juga ada, tapi silakan mengajukan ke Pak Presiden," kata Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, Selasa, 21 Juli 2026.
Agustina menegaskan, bahwa setiap kementerian atau lembaga yang tertarik memanfaatkan armada tersebut perlu mengajukan rincian kebutuhan secara resmi. Tim khusus dari Presiden Prabowo Subianto nantinya akan mengkaji usulan tersebut secara mendalam.
Pertimbangan ini muncul lantaran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejatinya tidak membutuhkan kendaraan operasional lapangan.
"Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja karena sebenarnya tadinya itu kan untuk kepala SPPG yang sebenarnya menurut kami enggak membutuhkan. Fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam, mereka enggak yang perlu motor atau lapangan dan sebagainya," ujar dia.
Spesifikasi Motor Trail Jadi Catatan Evaluasi Pemanfaatan
Di samping penyesuaian fungsi, Agustina juga membeberkan bahwa tipe serta spesifikasi fisik armada listrik tersebut menjadi pertimbangan penting dalam proses pengalihan. Pasalnya, sebagian unit yang sudah tersedia merupakan jenis motor trail yang terbilang kurang praktis bagi sebagian kalangan calon pengguna.
"Sudah telanjur motor trail, lho, artinya, ya mungkin buat ibu-ibu kayaknya enggak cocok ya kalau motor trail. Nah, itu hal-hal yang harus dipertimbangkan nih karena kita bukan mulai dari nol nih (pengadaannya) ada motor trail berapa, lalu yang motor model bebek itu ada berapa, itu kan harus ada hal-hal yang dipertimbangkan," katanya.
BGN Luruskan Isu Pengadaan: Dibayar Uang Negara, Bukan Hasil Korupsi
Dalam kesempatan yang sama, Agustina secara tegas menepis anggapan miring yang beredar di publik mengenai status kepemilikan armada tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa seluruh unit motor listrik yang telah dibeli sah milik negara dan dibiayai oleh APBN.
mengenai selisih harga akibat dugaan penggelembungan dana (mark-up), Agustina memastikan proses hukum dan penanganan keuangan negara akan berjalan sesuai prosedur penyidikan.
Baca Juga
"Jadi, mohon maaf itu lho, yang bilang kalau itu hasil korupsi, itu sudah dibayar oleh uang negara, bukan hasil korupsi. Mark-upnya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban kepada tersangka ini, dalam bentuk keuangan negara, setor balik ke kas negara, tetapi harga aslinya berapa, itu yang sekarang sudah dihitung oleh penyidikan, nanti mark-upnya berapa, kembalikan ke negara melalui mekanisme pengadaan di BGN," ucap Agustina.
