Kabar Baik! Pemerintah Kucurkan Tambahan Rp209 Miliar untuk ASDP dan Pelni, Layanan Kapal Perintis Diselamatkan
Pemerintah akhirnya menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp209 miliar untuk menjamin keberlanjutan layanan kapal perintis pada semester II 2026.
fin.co.id - Pemerintah akhirnya menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp209 miliar untuk menjamin keberlanjutan layanan kapal perintis pada semester II 2026.
Tambahan anggaran tersebut diberikan kepada dua operator transportasi laut, yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.
Baca Juga
Dari total anggaran tersebut, ASDP mendapatkan tambahan sekitar Rp139 miliar, sementara Pelni memperoleh tambahan sekitar Rp70 miliar.
Keputusan ini diambil setelah pemerintah menggelar rapat bersama pimpinan DPR RI dan sejumlah pihak terkait. Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan serta perwakilan Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Chief Operating Officer (COO) Danantara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, rapat berlangsung relatif singkat karena kebutuhan anggaran untuk keberlanjutan layanan transportasi publik dapat segera disepakati.
"Rapat tidak berjalan terlalu lama karena sudah bisa kita sepakati. Angka-angka yang dibutuhkan langsung diberi kesanggupan. Yang pertama bukan masalah angkanya, tetapi ini merupakan bentuk prioritas dan atensi utama pemerintah," ujar Prasetyo, dikutip Selasa, (21/7/2026).
ASDP dan Pelni Dapat Tambahan Anggaran untuk Semester II-2026
Prasetyo menjelaskan, pemerintah memilih untuk segera memenuhi kebutuhan anggaran yang dihadapi ASDP dan Pelni agar pelayanan transportasi masyarakat tidak terganggu.
Menurutnya, layanan kapal perintis memiliki peran penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah yang belum memiliki banyak pilihan transportasi.
"Langsung kami penuhi untuk bisa menyelesaikan permasalahan anggaran yang dihadapi oleh teman-teman di ASDP maupun di Pelni," kata Prasetyo.
Secara rinci, ASDP memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp139 miliar. Sementara itu, Pelni mendapatkan tambahan sekitar Rp70 miliar.
Baca Juga
Dengan demikian, total tambahan anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai kurang lebih Rp209 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung keberlanjutan operasional layanan pada sisa tahun anggaran 2026.
"Untuk sementara mekanisme ABT hanya berlaku untuk tahun anggaran berjalan, artinya untuk sisa semester kedua tahun 2026," jelas Prasetyo.
Pemerintah Prioritaskan Transportasi di Daerah Perintis
Tambahan anggaran tersebut menjadi penting karena layanan kapal perintis tidak hanya berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan.
Baca Juga
Kapal perintis merupakan salah satu sarana transportasi utama bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Di sejumlah wilayah, kapal menjadi penghubung utama antarwilayah. Masyarakat mengandalkan layanan tersebut untuk bepergian, mengangkut kebutuhan pokok, mengirim hasil produksi, hingga mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
Karena itu, apabila operasional kapal perintis terganggu, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah pun menilai keberlanjutan layanan tersebut sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat.
Prasetyo mengatakan, pemerintah akan mempercepat proses administrasi pencairan anggaran agar layanan transportasi publik tidak mengalami gangguan.
"Administrasinya kita coba percepat karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah-daerah perintis dan daerah 3T," ucapnya.
Layanan Penyeberangan Perintis di NTT Kembali Berjalan
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam persoalan layanan kapal perintis adalah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wilayah NTT memiliki karakter geografis kepulauan dengan banyak daerah yang bergantung pada transportasi laut.
Prasetyo memastikan bahwa layanan penyeberangan perintis di wilayah tersebut telah kembali berjalan.
"Sudah, alhamdulillah sudah," ujar Prasetyo saat memastikan kondisi operasional penyeberangan perintis di NTT.
Kembalinya layanan tersebut menjadi kabar positif bagi masyarakat yang bergantung pada kapal sebagai sarana transportasi utama. (*)