fin.co.id - Fenomena Fractured Energy Transition (FET) atau transisi energi yang terfragmentasi menjadi perhatian akademisi Institut Teknologi PLN (ITPLN). Pasalnya, FET memperlihatkan bahwa proses transisi energi bukan sekadar persoalan adopsi teknologi rendah karbon. Lebih dari itu, transisi energi juga dipengaruhi ketimpangan ekonomi, kebijakan nasional, hingga dinamika geopolitik yang membuat laju perubahan setiap negara berbeda-beda.
Guru Besar ITPLN, Prof. Syamsir Abduh, mengatakan kondisi tersebut membuat perjalanan menuju energi bersih semakin kompleks. Menurutnya, krisis energi, konflik geopolitik, hingga perubahan iklim memperbesar kesenjangan antara negara yang mampu mempercepat transisi dengan negara yang masih berjuang memenuhi kebutuhan energi dasar.
"Transisi energi global tidak berlangsung secara merata. Target Net Zero Emissions (NZE) pun berbeda antarnegara. Sementara krisis energi, konflik geopolitik, perubahan iklim, serta kesenjangan kapasitas ekonomi dan teknologi menciptakan fragmentasi dalam proses transisi energi," ujar Prof. Syamsir Abduh dalam keterangannya, Rabu, 15 Juli 2026.
Ia menjelaskan, fragmentasi tersebut dipicu berbagai faktor yang saling berkaitan. Ketimpangan investasi global membuat negara berkembang kesulitan memperoleh pendanaan untuk membangun infrastruktur energi bersih. Di sisi lain, kebijakan energi masing-masing negara yang berbeda-beda juga membuat arah transisi tidak berjalan dalam ritme yang sama.
"Selain itu, akses terhadap teknologi energi bersih masih terkonsentrasi di negara-negara tertentu. Persaingan memperoleh mineral kritis sebagai bahan baku baterai dan teknologi energi baru juga semakin tajam, diperparah oleh gangguan rantai pasok global dan meningkatnya tensi geopolitik," katanya.
Menurut Prof. Syamsir, memahami transisi energi tidak cukup hanya membahas teknologi rendah karbon atau penurunan emisi. Ada persoalan keadilan yang harus dijawab agar proses transisi tidak meninggalkan kelompok tertentu.
"Fractured Energy Transition mengajukan tiga pertanyaan mendasar, yaitu siapa yang bergerak lebih dulu, siapa yang membayar lebih mahal, dan siapa yang berpotensi tertinggal. Perspektif ini membuat pembahasan transisi energi menjadi lebih utuh karena tidak hanya berfokus pada teknologi maupun pengurangan emisi karbon," ungkapnya.
Ia menilai negara maju dengan kapasitas investasi besar, perusahaan multinasional yang memiliki komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG), serta negara yang telah menerapkan kebijakan karbon yang kuat akan menjadi pihak yang lebih cepat memimpin transisi energi. Industri berteknologi tinggi dan sektor kelistrikan juga diperkirakan menjadi pelopor karena memiliki akses lebih baik terhadap inovasi energi bersih.
Sebaliknya, beban transisi diprediksi lebih besar dirasakan negara berkembang yang memiliki keterbatasan pendanaan. Industri yang masih bergantung pada energi fosil harus menanggung biaya transformasi, sementara pemerintah dituntut menyediakan subsidi dan berbagai insentif agar perubahan menuju energi bersih tetap berjalan. Di sisi lain, masyarakat juga berpotensi menghadapi kenaikan tarif energi selama masa transisi.
Prof. Syamsir menambahkan, pekerja di sektor batu bara, minyak, dan gas menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak kehilangan mata pencaharian akibat perubahan struktur industri energi.
Baca Juga
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kelompok yang paling berisiko tertinggal dalam transisi energi adalah negara berpendapatan rendah, daerah yang bergantung pada ekonomi berbasis fosil, masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta wilayah terpencil yang hingga kini masih memiliki keterbatasan akses energi.
"Karena itu, keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari cepatnya pengurangan emisi karbon, tetapi juga dari kemampuan setiap negara memastikan proses tersebut berlangsung inklusif, adil, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan pihak yang paling rentan," tegasnya.
