fin.co.id - Pemerintah memperluas peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026, diputuskan bahwa koperasi tersebut akan menjadi penyalur bantuan sosial (bansos) sekaligus pembeli atau offtaker hasil pertanian masyarakat, terutama gabah, beras, dan jagung.
Keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas usai mengikuti rapat bersama sejumlah menteri.
"Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur pemerintah. Satu, infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, saat jumpa pers selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026 malam.
Selain menjadi jalur distribusi bansos dan barang subsidi, KDKMP juga akan berfungsi sebagai penyerap hasil panen apabila harga komoditas pertanian berada di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Nomor dua, (KDKMP) dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi, dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah," sambung Zulhas.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan keberadaan KDKMP tidak akan menggeser peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga tersebut justru akan bekerja sama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa.
Yandri mengatakan, kolaborasi antara KDKMP dan BUMDes diharapkan mampu memastikan hasil pertanian maupun produk unggulan desa dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
"Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali 75.266 dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa," kata Yandri.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus mengembangkan fungsi KDKMP agar mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki setiap desa.
"Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing, pasti. Apalagi, yang dipakai kan Dana Desa, dan apalagi nanti dari keuntungan itu, ada 20 persen dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa," ujarnya.
Baca Juga
Menurut Yandri, skema tersebut akan memberikan dampak positif bagi pemerintah desa karena sebagian keuntungan koperasi akan menjadi pendapatan asli desa, sementara sisanya tetap dinikmati oleh masyarakat.
Rapat terbatas yang membahas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendes PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Turut hadir pula Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
