fin.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melalui kementerian terkait mengevaluasi dan menata ulang pelayanan pendidikan menyusul maraknya sekolah yang kekurangan murid di sejumlah daerah. Langkah ini dinilai penting agar kualitas pengajaran di tanah air tidak semakin menurun dan fasilitas yang ada bisa terserap secara optimal.
Puan mengatakan, pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan penyebab fenomena tersebut sebelum menentukan langkah penanganan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, langkah awal ini akan membantu kita melihat akar masalah secara jernih.
"Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi," kata Puan, Rabu, 15 Juli 2026.
Faktor Penyebab Menyusutnya Jumlah Peserta Didik Baru
Menurunnya jumlah pendaftar di lembaga pendidikan dasar dan menengah tidak terjadi tanpa alasan. Menurut dia, fenomena sekolah yang kekurangan murid dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan permukiman, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan sekolah negeri.
Karena berbagai latar belakang tersebut, Puan menilai pemerintah tidak dapat menerapkan satu kebijakan yang sama di seluruh daerah. Penanganan harus mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah agar hak setiap anak memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
Ia mendorong pemerintah segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk untuk sedikitnya 10 tahun ke depan. Informasi berbasis data riil ini akan sangat membantu perencanaan wilayah jangka panjang.
Solusi Penggabungan Sekolah Tanpa Mengorbankan Hak Anak
Apabila pemerintah harus mengambil langkah penggabungan (merger) terhadap lembaga yang sepi peminat, proses tersebut harus berjalan dengan hati-hati. Peta data yang komprehensif harus menjadi acuan utama dalam merancang masa depan sekolah-sekolah di daerah.
Menurut dia, peta tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan, atau dipertahankan karena memiliki peran strategis dalam akses pendidikan masyarakat. Keberadaan sekolah di wilayah terpencil tetap harus mendapat perlindungan demi masa depan generasi muda.
"Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman," katanya.
Fakta di lapangan memang menunjukkan kondisi yang memprihatinkan di beberapa wilayah. Fenomena minimnya peserta didik baru terjadi di sejumlah daerah.
Baca Juga
Di SD Negeri Purwoyoso 01, Kota Semarang, Jawa Tengah, misalnya, sekolah hanya menerima tiga siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 meski tetap menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Sementara itu, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 60 sekolah masih kekurangan siswa baru hingga berakhirnya masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
