Sikap Tegas Mesir: Tak Sudi Normalisasi dengan Israel Selama Hak Bangsa Palestina Dirampas!

fin.co.id - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah terus memicu ketegangan diplomatik yang serius. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menegaskan bahwa negaranya “tidak akan ada normalisasi” hubungan dengan Israel, sebelum perdamaian adil tercapai yang akan mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka.

Pernyataan bersikap tegas tersebut tersampaikan saat pidato Sisi pada hari Sabtu, 4 Juli 2026. Momen itu bertepatan dengan upacara peresmian markas Komando Strategis Negara di Ibu Kota Administratif Baru Mesir yang terletak di sebelah timur Kairo, menurut pernyataan resmi dari kepresidenan Mesir.

Syarat Utama Perdamaian Abadi di Timur Tengah

Mesir menilai bahwa stabilitas kawasan tidak akan pernah terwujud jika hak-hak dasar warga Palestina masih terabaikan. Pihak Kairo menuntut penyelesaian konflik secara menyeluruh dan berkeadilan sebagai harga mati.

“Tidak akan ada perdamaian abadi, tidak ada stabilitas sejati, dan tidak ada normalisasi yang populer kecuali dengan perdamaian yang adil yang mengakhiri pendudukan, mengakhiri ketidakadilan dan agresi, memulihkan hak-hak pemilik yang sah, dan memberikan keamanan bagi semua,” kata Presiden Sisi.

Menurut pandangan Sisi, perwujudan perdamaian yang adil tersebut akan memberikan dampak positif yang masif bagi kawasan. Langkah ini bakal memberikan masyarakat di wilayah tersebut “kesempatan untuk hidup dalam stabilitas dan kemakmuran”.

Seruan Mendukung Gencatan Senjata Gaza dan Kesepakatan Iran-AS

Selain menolak normalisasi tanpa syarat kemerdekaan, pemimpin Mesir ini juga menyoroti pentingnya menjaga momentum perdamaian yang sedang berjalan demi meredam konflik bersenjata yang lebih luas.

Sisi juga menyerukan dukungan terhadap gencatan senjata di Gaza, yang mulai berlaku pada Oktober 2025, serta kerangka kesepakatan baru-baru ini antara Iran dan AS untuk mengakhiri konflik mereka.

Oleh karena itu, demi menjaga situasi kondusif di lapangan, dia juga mendesak seluruh pihak terkait untuk mencegah segala upaya yang melemahkan gencatan senjata maupun kesepakatan damai tersebut.