Ringkasan :
- Hutama Karya teken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat.
- Kolaborasi ini fokus pada penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
- Langkah ini strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan dukung pembangunan infrastruktur yang akuntabel.
Dalam upaya serius memperkuat fondasi hukum proyek-proyek infrastruktur raksasa yang sedang digarap, PT Hutama Karya (Persero) atau yang akrab disapa Hutama Karya, mengambil langkah gebrakan. Perusahaan pelat merah ini secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang krusial. Kemitraan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah penegasan komitmen mendalam untuk memastikan setiap pembangunan berjalan di jalur hukum yang benar, transparan, dan akuntabel.
Penandatanganan PKS ini bukan dilakukan sembarangan. Momen penting ini terselenggara di Aula R. Soeprapto Lantai 5 Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat pada Selasa, 30 Juni lalu. Keterlibatan kedua belah pihak yang solid menandakan keseriusan dalam membangun ekosistem pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan terjamin secara hukum. Tujuannya jelas: memberikan kepastian hukum yang kokoh, sekaligus memacu akselerasi pembangunan infrastruktur yang notabene menjadi urat nadi perekonomian bangsa.
Tata Kelola Perusahaan yang Baik Jadi Prioritas Utama
Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan implementasi nyata dari komitmen Hutama Karya terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG). Ia menjelaskan bahwa kompleksitas pembangunan infrastruktur modern memang menuntut adanya dukungan tata kelola yang prima dan kepastian hukum yang kuat. “Melalui kerja sama ini, Hutama Karya berharap setiap proses bisnis dan pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih efektif, sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara,” ungkap Fauzan dengan penuh keyakinan.
Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat pun menyambut baik inisiatif ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, Dedie Tri Hariyadi, secara tegas menyatakan kesiapan institusinya untuk memberikan dukungan hukum. “Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara akan memberikan dukungan hukum sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek strategis,” ujar Dedie. Beliau menambahkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki mandat penting dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Melalui kerja sama ini, kami berharap potensi permasalahan hukum dapat diantisipasi sejak dini sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutur Dedie, menekankan pentingnya pendekatan proaktif dalam mengelola risiko hukum.
Peran Jaksa Pengacara Negara Sangat Krusial
Fokus utama dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah penguatan koordinasi dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang mungkin muncul di bidang perdata dan tata usaha negara. Dukungan konkret akan diberikan melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang memiliki kewenangan spesifik. JPN bertugas memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Semua ini tentu saja dilakukan sesuai dengan koridor dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya jalinan kerja sama ini, diharapkan prinsip GCG dapat semakin tertanam kuat. Kepatuhan terhadap regulasi akan meningkat drastis, sekaligus memitigasi segala potensi risiko hukum yang mungkin mengintai dalam setiap lini bisnis dan proyek-proyek strategis yang dijalankan Hutama Karya. Hasilnya, setiap proses pembangunan infrastruktur tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga terjamin akuntabilitasnya dan memiliki dasar hukum yang tak tergoyahkan.
Kolaborasi Strategis, Sinergi untuk Negeri
Rangkaian acara penandatanganan PKS ini berlangsung khidmat. Dimulai dari sesi pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari perwakilan kedua belah pihak. Puncaknya adalah penandatanganan naskah PKS, disusul dengan pertukaran cendera mata sebagai simbol penguatan kemitraan. Sesi foto bersama juga menjadi momen penting untuk mengabadikan kolaborasi bersejarah ini.
Namun, yang tak kalah penting adalah sesi diskusi mengenai implementasi kerja sama. Sesi ini dirancang untuk merumuskan langkah-langkah konkret dan strategis guna membangun sinergi yang berkelanjutan antara Hutama Karya dan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat. “Kerja sama ini juga menjadi wujud komitmen kedua belah pihak dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada percepatan penyelesaian proyek, tetapi juga mengedepankan kepatuhan terhadap hukum, tata kelola yang baik, serta mitigasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” pungkas Fauzan.
Baca Juga
Dengan sinergi yang semakin solid, Hutama Karya optimistis bahwa pembangunan berbagai proyek infrastruktur vital dapat berjalan dengan profesionalisme tinggi, berintegritas, dan pada akhirnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan masyarakat dan negara. Keberanian Hutama Karya menggandeng aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan mereka dalam menciptakan pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga bersih dan sesuai koridor hukum.
