Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi PHK Massal, Said Iqbal: Banyak Faktor Pengaruhi Kondisi Industri
Pemerintah gencar menerapkan langkah mitigasi PHK industri guna melindungi nasib buruh di tengah tekanan ekonomi global yang kompleks.
fin.co.id – Tantangan berat tengah membayangi sektor manufaktur tanah air. Kendati demikian, pemerintah tidak tinggal diam dan terus bergerak cepat untuk mengantisipasi gelombang pengurangan karyawan.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pemerintah kini tengah gencar menjalankan berbagai langkah mitigasi agar pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak semakin meluas di sektor industri.
Melalui upaya pencegahan yang terukur, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.
Baca Juga
"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," kata Said Iqbal dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Belajar dari Keberhasilan Bipartit dan Pengawalan Kasus
Said Iqbal mencontohkan keberhasilan nyata dari langkah mitigasi ini pada sejumlah korporasi besar. Salah satunya adalah Grup Yazaki, yang berhasil membatalkan rencana relokasi produksi mereka ke Vietnam berkat jalur perundingan bipartit yang intens.
Melalui kesepakatan tersebut, manajemen mengalihkan skema pengurangan tenaga kerja secara bertahap hanya melalui mekanisme berakhirnya masa kontrak kerja karyawan, bukan pemecatan massal.
Selain itu, pemerintah juga pasang badan mengawal penyelesaian sengketa di beberapa perusahaan lain demi memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi secara adil. Beberapa di antaranya meliputi pengawasan ketat pada kasus:
- PT Pakerin
- PT Molex Ayus
- Sejumlah perusahaan manufaktur lainnya
Mengurai Akar Masalah Tekanan Dunia Usaha
Menurut Said Iqbal, badai yang menerpa dunia usaha saat ini merupakan kombinasi dari berbagai faktor global dan domestik yang saling berkaitan. Krisis yang melanda industri nasional jauh lebih rumit daripada sekadar perkara fluktuasi harga energi semata.
"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa fenomena relokasi sebagian basis produksi ke negara tetangga serta pelemahan nilai tukar rupiah turut memperparah keadaan.
Kombinasi faktor-faktor inilah yang melambungkan biaya produksi secara signifikan. “Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal menambahkan.
Baca Juga
Mengapa Harga Gas Bukan Pemicu Tunggal?
Pandangan tersebut mendapat dukungan dari pengamat ekonomi. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai bahwa harga gas bumi sebenarnya hanya menjadi salah satu komponen kecil dalam struktur biaya operasional pabrik.
Oleh karena itu, publik tidak bisa menunjuk isu energi ini sebagai satu-satunya biang keladi melemahnya daya saing ataupun meningkatnya ancaman PHK.
"Daya Saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," ujar Komaidi.
Komaidi memaparkan bukti ilmiah berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa porsi pengeluaran untuk bahan bakar (termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik) dalam struktur biaya input industri hanya bertengger di angka sekitar 6,35 persen.
Sebaliknya, beban biaya terbesar justru berasal dari pengadaan bahan baku serta bahan penolong. Porsinya sangat mendominasi, yakni mencapai 64,60 persen hingga 96,76 persen, tergantung pada jenis industrinya.
Baca Juga
Melihat fakta ini, Komaidi menyarankan agar pemerintah fokus memperkuat strategi industri makro, menjaga permintaan pasar domestik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta menjamin ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.
Struktur Biaya Gas pada Tiap Sektor Industri
Analisis dari ReforMiner Institute juga membuktikan bahwa tidak semua sektor industri yang menerima kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas gas tersebut.
Porsi biaya gas pada industri oleokimia hanya sekitar 3,3 persen, industri sarung tangan karet sekitar 7–14 persen, sedangkan industri kaca sekitar 16 persen dari total biaya produksi.
Oleh karena itu, Komaidi mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan berbagai aspek multidimensi sebelum mengetok kebijakan harga gas yang baru.
Pernyataan dari para tokoh ini sekaligus merespons langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6). Sebelumnya, Dasco menyampaikan bahwa pihak parlemen siap melakukan mitigasi darurat setelah menerima laporan potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu buruh di salah satu pabrik keramik yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Isu yang berkembang menyebutkan ancaman pengurangan staf tersebut dipicu oleh lonjakan harga gas industri.
Sebagai tindak lanjut, Dasco menegaskan bahwa dewan akan segera membuka jalur komunikasi langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk membahas dan mencari jalan keluar terbaik terkait penyesuaian harga gas industri tersebut.