fin.co.id — Kelompok perjuangan asal Lebanon, Hizbullah, secara tegas menolak perundingan Lebanon-Israel yang sedang berlangsung di Washington, Amerika Serikat. Mereka menentang keras dialog yang berjalan di bawah naungan atau mediasi AS tersebut.
Hizbullah menyampaikan tuntutan mutlak agar militer Israel segera menarik diri sepenuhnya dari seluruh wilayah kedaulatan Lebanon tanpa mengajukan syarat apa pun.
Penegasan tersebut meluncur langsung dari Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, dalam sebuah pidato resmi yang disiarkan oleh stasiun televisi pada Jumat, 26 Juni 2026. Qassem memberikan peringatan keras bahwa kelompoknya tidak akan memberikan toleransi terhadap kesepakatan apa pun yang mencederai harga diri bangsa mereka.
"Israel harus pergi tanpa syarat, dan komitmen apa pun yang bertentangan dengan kedaulatan Lebanon tidak akan disetujui. Tidak ada yang berhak menandatangani apa pun," kata Sekretaris Jenderal kelompok tersebut, Naim Qassem, dalam pidato yang disiarkan televisi.
Selain menolak keterlibatan AS, Qassem juga menyerukan kepada jajaran kepemimpinan politik di Lebanon agar menunjukkan posisi yang bersatu. Ia mendesak seluruh elemen pemerintahan di Beirut untuk kompak dalam perundingan tersebut serta berani menolak apa yang ia sebut sebagai "dikte" dari pihak Israel.
"Tidak ada normalisasi, tidak ada akhir dari permusuhan, tidak ada keuntungan bagi Israel, dan tidak ada kehadiran sebagian di tanah Lebanon," tambahnya.
Perpanjangan Waktu Akibat Ketidaksepakatan Batas Wilayah
Pernyataan tegas dari pimpinan Hizbullah ini muncul bertepatan saat Departemen Luar Negeri AS mengumumkan perpanjangan putaran kelima perundingan Lebanon-Israel.
Washington menambah waktu pengerjaan diplomasi tersebut selama satu hari pada hari Jumat. Awalnya, agenda krusial ini dijadwalkan berakhir pada hari Kamis, namun kedua belah pihak gagal mencapai titik temu akibat ketidaksepakatan yang mendalam mengenai cakupan wilayah penarikan pasukan Israel dari sektor Lebanon selatan.
Meskipun situasi tampak sulit, media asal Israel, Channel 12, sempat melaporkan adanya kemajuan yang hati-hati pada hari Jumat. Laporan tersebut menyebutkan adanya pembahasan mengenai sebuah "rencana percontohan" yang mendapatkan dukungan penuh dari pihak Amerika Serikat untuk sebagian area di wilayah Lebanon selatan.
Sementara itu, surat kabar Jerusalem Post membeberkan rincian dari draf proposal damai tersebut. Rencana itu melibatkan skema penarikan bertahap pasukan Israel dari beberapa wilayah tertentu. Sebagai timbal baliknya, pemerintah Lebanon wajib mengerahkan tentara resmi mereka ke area perbatasan sekaligus melakukan pembongkaran terhadap seluruh infrastruktur militer milik Hizbullah.
Baca Juga
Akar Masalah dan Perbedaan Strategi di Lapangan
Titik buntu utama dalam komunikasi diplomatik ini berpusat pada penentuan lokasi awal dari implementasi rencana tersebut. Pihak Washington dan pemerintah Beirut mendukung agar proses pembersihan dan penarikan pasukan bermula di wilayah yang saat ini sedang dikuasai oleh militer Israel.
Sebaliknya, pihak Tel Aviv memiliki strategi yang bertolak belakang. Mereka bersikeras ingin memulai pembongkaran dari wilayah yang belum tersentuh oleh pasukan Israel. Langkah ini sengaja Israel ajukan demi menilai sejauh mana kemampuan nyata dari tentara nasional Lebanon dalam mencegah serta memblokir setiap aktivitas militer dari kelompok Hizbullah.
Hingga saat ini, Israel terus melanjutkan pendudukan ilegal mereka di sebagian kawasan Lebanon selatan. Beberapa titik perbatasan bahkan telah berada di bawah cengkeraman Israel selama berpuluh-puluh tahun, sedangkan beberapa wilayah strategis lainnya baru saja mereka rebut selama eskalasi perang besar pada periode tahun 2023 hingga 2024 lalu.
