fin.co.id - Babak baru dalam peta diplomasi dunia akhirnya tercipta di benua Eropa. Para pihak yang berunding di Swiss pada Minggu secara resmi sepakat untuk membentuk kelompok teknis khusus.
Tim ini mengemban tugas besar untuk merumuskan syarat perjanjian damai final yang akan menyudahi konflik panjang antara Iran dan Amerika Serikat. Otoritas terkait menargetkan draf perdamaian komprehensif ini dapat tercapai dalam kurun waktu 60 hari sejak negosiasi bermula, sebagaimana konfirmasi dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari.
Pertemuan tingkat teknis yang mempertemukan delegasi Iran dan Amerika Serikat ini mengambil tempat di resor pegunungan Burgenstock, Swiss. Dua negara mediator tepercaya, yakni Pakistan dan Qatar, turut mengawal langsung jalannya agenda penting tersebut.
Seluruh rangkaian pembicaraan sengaja berlangsung secara tertutup agar para utusan dapat fokus penuh menyusun rincian kesepakatan yang menjadi fondasi dasar bagi ikatan perdamaian permanen.
“Pembentukan kelompok teknis khusus diumumkan untuk merundingkan syarat perjanjian final yang mencakup seluruh aspek nota kesepahaman. Selain itu, kelompok pemantau juga dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan nota tersebut,” kata Al-Ansari kepada Kantor Berita Qatar. Langkah maju ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat untuk berunding dengan itikad baik demi melahirkan resolusi yang komprehensif serta berkelanjutan.
Kemajuan Besar Hubungan Diplomasi Washington dan Teheran
Apresiasi positif terhadap jalannya perundingan juga datang dari pihak mediator. Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, pada hari Minggu menyatakan bahwa jalinan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran kini telah mengalami kemajuan yang sangat "besar."
Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media Al Arabiya di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kairo, Dar menyatakan keyakinan mendalam bahwa kedua belah pihak pada akhirnya mampu mengunci kesepakatan akhir yang menguntungkan semua pihak.
Meski demikian, Ishaq Dar tidak menampik bahwa fase perundingan antara Washington dan Teheran selanjutnya bakal berjalan "lebih sulit." Ia membeberkan bahwa kedua negara telah menyepakati satu poin krusial, yaitu mengurangi tingkat pengayaan persediaan zat nuklir milik Iran. Langkah besar ini berhasil tercapai setelah kedua belah pihak tiba pada satu kesimpulan mutlak bahwa jalur diplomasi merupakan satu-satunya solusi terbaik untuk mengakhiri ketegangan.
Kabar baik lainnya juga menyasar sektor ekonomi dan jalur logistik global. Dar memastikan bahwa tidak akan ada biaya transit yang mengikat atau dikenakan di wilayah Selat Hormuz selama periode krusial 60 hari ke depan. Otoritas kedua negara sepakat bahwa ketentuan ini mencakup penghapusan biaya untuk pungutan "transit" maupun "layanan" komersial.
Tiga Tim Teknis Mulai Mengupas Isu Krusial di Burgenstock
Guna mempercepat proses perumusan kesepakatan, Ishaq Dar memaparkan bahwa saat ini tiga tim teknis sudah berada di Swiss. Sesuai dengan pembagian tugas, mereka akan fokus membedah tiga klaster masalah utama yang selama ini menyumbat hubungan kedua negara:
Baca Juga
- Formasi pembahasan intensif mengenai masa depan program nuklir Iran.
- Pencairan sisa aset milik pemerintah Iran yang saat ini masih berstatus dibekukan.
- Penyelesaian ketegangan politik dan situasi keamanan terkini di Lebanon.
Kehadiran delegasi penuh dari Amerika Serikat dan Iran di Swiss ini menjadi tindak lanjut nyata setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Rabu (17/6) lalu. Nota tersebut berisi komitmen bersama untuk mengakhiri konflik berdarah selama berbulan-bulan di kawasan Timur Tengah sekaligus membuka kembali akses pelayaran internasional di Selat Hormuz.
Pertemuan bersejarah di Burgenstock ini dipimpin langsung oleh tokoh-tokoh sentral dari masing-masing negara. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Wakil Presiden AS, JD Vance. Sementara itu, pihak Iran mendelegasikan mandatnya kepada Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf serta Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, di bawah pengawalan ketat mediasi dari pemerintah Pakistan.
