fin.co.id - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sekaligus mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata mengatakan, langkah penyesuaian harga BBM nonsubsidi tidak terlepas dari kondisi pelemahan rupiah yang berdampak pada beban fiskal pemerintah.
"Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut," ujar Bonti dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.
Menurut Bonti, harga Pertamax sebagai BBM nonsubsidi memang sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia dan kurs rupiah. Apabila kedua indikator tersebut berada dalam tekanan dalam periode yang cukup panjang, pemerintah pada akhirnya perlu melakukan penyesuaian harga guna menghindari beban fiskal yang semakin besar.
Ia menilai kebijakan pemerintah yang menahan kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir layak diapresiasi karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk beradaptasi, baik dari sisi ekonomi maupun psikologis. Namun, ia mengingatkan bahwa penundaan penyesuaian harga yang terlalu lama dapat meningkatkan tekanan terhadap negara dan perusahaan energi.
Lebih lanjut, Bonti menjelaskan bahwa mempertahankan harga BBM nonsubsidi di bawah harga keekonomian dalam jangka panjang berisiko membebani arus kas serta meningkatkan kebutuhan kompensasi energi. Karena itu, penyesuaian harga dianggap sebagai langkah yang realistis demi menjaga kondisi fiskal tetap sehat.
"Dengan menyesuaikan harga, pemerintah meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa APBN tetap fokus pada pembiayaan prioritas lain," kata Bonti.
Ia juga menilai dampak sosial dari kenaikan Pertamax cenderung lebih mudah dikendalikan dibandingkan jika yang dinaikkan adalah harga BBM bersubsidi. Hal itu karena pengguna Pertamax dinilai memiliki lebih banyak alternatif dalam mengatur konsumsi energinya.
Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo. Menurut dia, perubahan harga BBM nonsubsidi merupakan konsekuensi dari fluktuasi harga minyak dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Meski demikian, Rio menegaskan bahwa kenaikan harga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan kepada konsumen. Ia menilai masyarakat berhak mendapatkan produk dan pelayanan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.
Baca Juga
Menurut Rio, konsumen berhak memperoleh kepastian kualitas BBM, kemudahan akses, distribusi yang andal, ketepatan takaran, hingga pelayanan yang lebih baik di seluruh SPBU.
"Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan," kata Rio.
