Nasional

Profesional Sipil Berpeluang Isi Jabatan di Tubuh Polri, Aturan Turunan Sedang Disiapkan

Kapolri membuka peluang profesional sipil mengisi jabatan tertentu di Polri melalui aturan turunan revisi UU Polri.

Profesional Sipil Berpeluang Isi Jabatan di Tubuh Polri, Aturan Turunan Sedang Disiapkan
Kapolri membuka peluang profesional sipil mengisi jabatan tertentu di Polri.

fin.co.id – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi kalangan profesional sipil untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Langkah tersebut akan diatur melalui peraturan turunan guna mendukung implementasi revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Listyo saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut Kapolri, usulan keterlibatan profesional sipil di sejumlah posisi dalam institusi kepolisian memang belum masuk dalam ketentuan undang-undang yang baru disahkan. Namun, pemerintah menyiapkan regulasi lanjutan agar mekanisme tersebut dapat berjalan secara resmi.

"Usul itu memang belum terakomodasi dalam undang-undang, namun akan kami atur melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden agar mekanisme yang bersifat resiprokal tersebut dapat terlaksana," kata Listyo.

Respons atas Revisi UU Polri

Listyo menjelaskan, gagasan membuka ruang bagi profesional sipil muncul sebagai respons terhadap ketentuan dalam revisi UU Polri yang memungkinkan anggota kepolisian menduduki jabatan tertentu di instansi sipil.

Ia menegaskan bahwa penempatan perwira Polri di lembaga atau instansi sipil memiliki dasar hukum yang jelas karena telah diatur dalam Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang disahkan DPR pada Selasa (9/6).

Meski demikian, Kapolri menekankan bahwa Polri tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan personelnya secara sepihak ke luar institusi kepolisian.

"Polri hanya dapat melaksanakan tugas di luar struktur apabila diminta. Jika tidak ada permintaan, tentu kami tidak akan mengirim personel," ujarnya.

Lebih lanjut, Listyo menyebutkan bahwa penugasan anggota Polri di instansi sipil hanya berlaku pada bidang yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi kepolisian. Beberapa di antaranya mencakup bidang penegakan hukum dan pengawasan.

Selain itu, ia memastikan kehadiran anggota Polri di lembaga sipil tidak bertujuan mengganggu sistem regenerasi maupun struktur organisasi yang sudah berjalan di instansi tersebut.

"Sepanjang dibutuhkan dan sesuai dengan fungsi yang berkaitan dengan tugas kepolisian, kami akan melaksanakan penugasan tersebut," katanya.

Usulan Profesional Sipil Mengisi Jabatan Nonoperasional

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar revisi UU Polri juga memberikan kesempatan kepada kalangan profesional sipil untuk mengisi sejumlah jabatan utama yang tidak berkaitan langsung dengan tugas operasional kepolisian.

Menurut Pigai, sejumlah bidang yang dapat diisi profesional sipil antara lain administrasi, perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, inspektorat, personalia, transformasi digital, serta tata kelola organisasi.

"Saya usulkan salah satu materi revisi UU Polri adalah dibukanya peluang bagi kalangan sipil untuk mengisi jabatan tertentu yang tidak berkaitan langsung dengan tugas operasional kepolisian," kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/6).

Pigai menilai keterlibatan profesional sipil pada jabatan strategis nonoperasional sejalan dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara demokratis. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola institusi kepolisian.

Selain itu, ia berpandangan bahwa langkah tersebut mampu menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan. Selama ini, anggota Polri memiliki peluang untuk menduduki sejumlah jabatan strategis di kementerian maupun lembaga negara.

Dengan adanya peluang timbal balik tersebut, Pigai berharap hubungan antara institusi kepolisian dan sektor sipil dapat berjalan lebih seimbang serta mendukung penguatan sistem pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Berita Terkait