fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto memberikan persetujuan terhadap rencana penambahan Program Bedah Rumah pada 2027. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus memperkuat berbagai program perumahan nasional yang tengah berjalan.
Persetujuan itu disampaikan setelah Presiden menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 9 Juni sore. Pertemuan tersebut turut dihadiri Presiden Direktur Standard Chartered Indonesia Rino Santodiono Donosepoetro.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden mendapatkan laporan mengenai perkembangan sejumlah program prioritas di sektor perumahan.
"Perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman bagi masyarakat di berbagai daerah," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat menjelaskan laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo, dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 10 Juni 2026.
Selain perkembangan Program Bedah Rumah, Maruarar juga melaporkan progres pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek tersebut menjadi bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah yang saat ini terus didorong pemerintah.
"Kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, yang saat ini telah memasuki tahapan land clearing dan groundbreaking," kata Teddy.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar turut menyampaikan rencana penambahan Program Bedah Rumah pada 2027. Program tersebut dirancang untuk memperluas manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan perbaikan tempat tinggal.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo telah menyetujui usulan tersebut sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat sektor perumahan nasional.
Pemerintah saat ini juga terus menjalankan berbagai program prioritas lainnya, mulai dari pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses masyarakat.
"Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Teddy.
Baca Juga
Langkah tersebut disebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menempatkan pembangunan perumahan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata melalui akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas. *
