Soal Ribuan Sapi Kurban Prabowo dari APBN, DPP IMM: Jangan Terlalu Dibesar-Besarkan

fin.co.id - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menilai penyaluran 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan wujud kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat.

Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM Ari Aprian Harahap mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, tetapi juga berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di sektor peternakan.

“Dampaknya bukan hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi peternak sapi lokal dan para pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi serta pengelolaan hewan kurban,” kata Ari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat 29 Mei. 

Ia menilai penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema bantuan presiden merupakan langkah yang sah secara aturan maupun syariat.

“Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden (Banmaspres) yang memang resmi dalam sistem keuangan Indonesia, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan,” ujarnya.

Ari juga menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan berasal dari dana pribadi Presiden Prabowo yang kemudian diklaim sebagai bantuan personal.

“Jadi, ini bukan uang pribadi Prabowo yang kemudian disebut sebagai bantuan pribadi,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Seluruh hewan kurban tersebut berasal dari peternak lokal dengan bobot sapi mencapai 800 kilogram hingga 1,3 ton.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut sapi-sapi kurban itu didistribusikan ke 552 daerah, termasuk lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama di berbagai wilayah Indonesia.

“Presiden memberikan arahan supaya sapi-sapi yang diberikan untuk menjadi sapi kurban ini juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah masing-masing,” kata Juri di Istana Kepresidenan Jakarta. *