fin.co.id - Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Ferdi, menilai capaian swasembada pangan yang disampaikan pemerintah saat ini telah terbukti secara faktual di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Ferdi dalam kegiatan Dialog Swasembada Pangan Bersama Menteri Pertanian di Gudang Bulog Romokalisari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 13 Mei 2026.
Pernyataan Prof. Ferdi tersebut sekaligus merespons perdebatan publik mengenai kondisi pangan nasional dan data swasembada yang sebelumnya sempat dipersoalkan sejumlah pihak. Menurutnya, perbedaan data dalam sebuah kebijakan publik merupakan hal yang biasa terjadi dan harus dilihat secara objektif berdasarkan fakta di lapangan.
“Saya diskusi langsung dengan Feri (Feri Amsari). Apa yang saya tanyakan, Fer kenapa data kamu itu, kamu bilang tidak sama dengan data Pak Menteri? Kalau tidak sama berarti datanya ada dua, minimal ada dua, bisa jadi tiga,” ujar Prof. Ferdi.
Ia kemudian mencontohkan bagaimana perbedaan data juga terjadi dalam berbagai sektor lain di Indonesia, termasuk jumlah pulau yang dimiliki Indonesia.
“Saya masih ingat data pulau kita itu ternyata berbeda-beda juga jumlahnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menyebutnya 17.504 pulau. Sedangkan Bakosurtanal bahkan menyebutnya 13.000 pulau. Satelit menyebutkan 18.000 pulau. Artinya memang soal data, kita memang harus berdebat,” katanya.
Namun demikian, menurut Prof. Ferdi, yang paling penting bukan sekadar angka statistik, melainkan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Ia menilai apabila kondisi pangan benar-benar bermasalah, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat luas.
“Kalau datanya itu mengatakan bohong berarti akan ada petani marah-marah. Akan ada masyarakat kelaparan. Nah ini bagaimana kelaparan badan saya sebesar ini makan terus kerjanya Pak Menteri,” ujarnya disambut tawa peserta dialog.
Ia menambahkan, selama dua momentum Lebaran terakhir, masyarakat tidak merasakan adanya krisis pangan ataupun kekurangan beras secara nasional.
“Dua kali kita melakukan Lebaran itu semuanya tidak ada yang mengatakan kita kekurangan pangan, tidak kekurangan beras. Kalau harga naik di beberapa tempat saya kira itu biasa,” katanya.
Prof. Ferdi juga menyoroti pentingnya pemberitaan yang berimbang terhadap capaian positif pemerintah. Menurutnya, keberhasilan di sektor pangan juga layak mendapatkan perhatian publik.
Baca Juga
“Hal-hal yang baik yang positif itu harus diberitakan. Jangan hanya soal-soal yang negatif diberitakan. Memang kawan-kawan wartawan mengatakan the bad news is the good news. Tetapi hal-hal baik juga harus diberitakan,” katanya.
Ia menilai langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas mafia pangan dan memperkuat tata kelola sektor pertanian juga perlu mendapat dukungan bersama.
“Pak Menteri mengatakan kalau ada mafia kita berantas itu diberitakan. Jangan hanya didiam-diamkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Ferdi menyebut data yang disampaikan pemerintah saat ini telah memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia bahkan mengutip standar ketahanan pangan internasional yang memperbolehkan suatu negara melakukan impor pangan dalam batas tertentu.
“Saya baca di FAO itu juga mengatakan bahwa kita boleh kok impor sampai dengan 10 persen. Ternyata impor kita itu cuma 5 persen, artinya kita surplus 5 persen lagi,” katanya.
