fin.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa posisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih berada dalam koridor yang aman dan terkendali.
Meskipun angka nominalnya terlihat besar, pemerintah memastikan pengelolaan pembiayaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Berdasarkan rilis data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), total utang pemerintah menyentuh angka Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. Angka ini mencerminkan rasio sebesar 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Posisi utang masih aman, angkanya berada di kisaran 40 persen lebih sedikit. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Perbandingan dengan Negara Tetangga dan Negara Maju
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan manajemen risiko yang jauh lebih ketat daripada negara lain. Jika menilik negara-negara sejawat di kawasan Asia Tenggara, rasio utang Indonesia tergolong rendah. Sebagai perbandingan, rasio utang Singapura menyentuh angka 180 persen, sementara Malaysia berada di level 60 persen.
Kondisi ini semakin terlihat kontras jika kita bandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki beban utang jauh lebih tinggi.
“Negara-negara lain rasionya tinggi semua. Indonesia termasuk yang paling hati-hati jika kita bandingkan dengan negara-negara di sekeliling kita,” imbuh Purbaya menekankan disiplin fiskal pemerintah.
Secara hukum, posisi Indonesia saat ini juga masih jauh dari ambang batas bahaya. Undang-Undang Keuangan Negara telah menetapkan batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen dari PDB. Dengan angka 40,75 persen, Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang cukup lebar.
Dominasi Surat Berharga Negara (SBN) dalam Komposisi Utang
Jika membedah struktur utang tersebut, mayoritas pembiayaan berasal dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Per akhir Maret 2026, nilai outstanding SBN mencapai Rp8.652,89 triliun. Jumlah ini mendominasi sekitar 87,22 persen dari total keseluruhan utang.
Sementara itu, sisanya berasal dari pinjaman dengan nilai Rp1.267,52 triliun atau setara dengan 12,78 persen. Penggunaan instrumen SBN ini menunjukkan kemandirian pembiayaan yang lebih besar melalui pasar modal dan partisipasi investor.
Baca Juga
Strategi Pembiayaan APBN 2026 yang Terukur
Pemerintah berkomitmen menjalankan strategi pembiayaan utang dengan mempertimbangkan biaya dana (cost of fund) yang paling efisien. Selain itu, pemerintah melakukan mitigasi risiko secara mendalam dan menjaga tata kelola yang transparan agar indikator utang tetap sehat.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan secara bijak dengan memperhatikan likuiditas pemerintah serta kondisi kas yang optimal. Langkah ini sangat penting untuk merespons dinamika pasar keuangan global yang fluktuatif.
