fin.co.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin menjadi “sawah” atau ladang bagi pihak lain dalam pengelolaan sumber daya alam, melainkan berdaulat penuh atas kekayaan nasional agar dikelola sendiri dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia.
“Yang kaya tidak boleh 0,1% di atas. Kita terbuka, Indonesia harus untuk semua. Yang kuat monggo. Kita tidak anti orang kaya, tapi orang kaya harus nasionalis. Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa keluar negeri. Saya ulangi, bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan, dinikmati oleh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya bicara seperti itu dan saya bertekad untuk mencapai itu,” tegas Presiden Prabowo dalam acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap pada Rabu (29/4/26).
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan strategi utama untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Melalui hilirisasi, komoditas dalam negeri tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahap awal, terdapat 13 proyek hilirisasi yang tersebar di 13 lokasi dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun, mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian. Pemerintah juga berencana menambah proyek-proyek baru pada tahap berikutnya sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi nasional.
Di sektor pertanian, tiga proyek strategis dijalankan oleh PT Perkebunan Nusantara, yaitu hilirisasi minyak sawit menjadi produk oleofood dan biodiesel di KEK Sei Mangkei, Sumatra Utara; pengolahan pala menjadi oleoresin di Kebun Awaya, Maluku Tengah dengan kapasitas 2.560 ton biji pala kering per tahun; serta pembangunan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Maluku Tengah dengan kapasitas 300.000 butir kelapa per hari.
Kementerian Pertanian menilai proyek-proyek tersebut sebagai langkah konkret dalam mendorong transformasi sektor pertanian dari hulu ke hilir. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperkuat posisi petani dalam rantai pasok nasional.
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya keadilan ekonomi bagi petani, nelayan, dan buruh yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Pemerintah berkomitmen menghadirkan sistem yang menjamin hasil produksi rakyat terserap pasar.
“Sudah terlalu lama petani, nelayan, dan buruh kita belum menikmati kesejahteraan yang layak. Ke depan, kita pastikan setiap hasil produksi memiliki kepastian pasar dan diserap oleh bangsa sendiri,” ujarnya.
Selain hilirisasi, pemerintah juga memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui pengembangan koperasi modern berbasis fasilitas fisik seperti gudang, cold storage, hingga sarana distribusi. Ribuan koperasi ditargetkan segera beroperasi untuk mendukung rantai pasok pangan nasional.
Kementerian Pertanian memastikan akan terus mengawal implementasi hilirisasi pertanian melalui penguatan produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Baca Juga
Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis kekayaan nasional tidak lagi mengalir keluar, melainkan dikelola di dalam negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Pertegas Hilirisasi Pertanian, Presiden Prabowo Ingin Nilai Tambah Dinikmati Rakyat
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi pertanian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Melalui hilirisasi, hasil pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, melainkan diolah di dalam negeri agar manfaat ekonominya dinikmati langsung oleh rakyat Indonesia, khususnya petani.
Menurut Presiden Prabowo, selama ini Indonesia terlalu lama berada pada pola lama sebagai pemasok bahan baku. Padahal, kekuatan utama bangsa justru terletak pada kekayaan sumber daya alam yang seharusnya dikelola dan diolah di dalam negeri.
“Kita tidak mau sekadar jual bahan baku. Kita tidak mau hanya menjual buah kelapa. Kita mau olah turunan-turunannya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat meresmikan Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).
