Butuh 175 Ribu Tenaga Terampil Energi Surya per Tahun, ITPLN Soroti Ancaman Krisis SDM

fin.co.id - 23/04/2026, 07:28 WIB

Butuh 175 Ribu Tenaga Terampil Energi Surya per Tahun, ITPLN Soroti Ancaman Krisis SDM

Kebutuhan SDM energi surya capai 175 ribu per tahun, namun kesiapan dan pemerataannya masih jadi tantangan.

fin.co.id - Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa, M.K., MT., IPU., ASEAN Eng., menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi lonjakan kebutuhan tenaga kerja di sektor energi surya.

Hal itu disampaikan dalam Mini Conference National Solar Transition Forum bertema “Powering Society Through Indonesia's Solar Economy” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Iwa mengungkapkan, kebutuhan tenaga kerja di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diperkirakan mencapai sekitar 175 ribu orang per tahun. Angka tersebut merujuk pada proyeksi lembaga internasional seperti IRENA dan ILO.

“Kalau kita bagi ke sekitar seribu perguruan tinggi saja, setiap kampus harus menghasilkan minimal 175 lulusan per tahun yang siap kerja dan punya kompetensi sesuai kebutuhan industri,” ujar Iwa dalam keterangannya, Kamis, 23 April 2026.

Namun, menurutnya, dari lebih dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia, hanya segelintir yang benar-benar menyiapkan lulusan untuk mendukung transisi energi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan krisis SDM di masa depan.

Ia menambahkan, kebutuhan tenaga kerja di sektor surya tidak hanya kuantitatif, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi teknis. Dalam satu megawatt instalasi PLTS, dibutuhkan sekitar 12 hingga 20 tenaga kerja dengan keahlian spesifik.

“Kuncinya bukan hanya jumlah lulusan, tapi kompetensinya. Apakah mereka benar-benar siap masuk industri? Itu yang masih jadi pertanyaan besar,” katanya.

Iwa juga menyinggung temuan dari International Energy Agency (IEA) yang menyebut kekurangan tenaga terampil sebagai salah satu hambatan utama percepatan transisi energi global. Kondisi tersebut, menurutnya, juga terjadi di Indonesia.

Ia mempertanyakan standar kompetensi tenaga pemasang PLTS di lapangan. “Apakah mereka sudah memiliki sertifikasi khusus instalasi PLTS? Ini berbeda dengan instalasi listrik konvensional yang sudah memiliki standar sertifikasi jelas,” imbuhnya.

Sebagai respons atas kesenjangan tersebut, ITPLN mulai menggeser pendekatan pendidikan dari sekadar penyedia lulusan menjadi penyedia kompetensi terukur. Kurikulum dikembangkan lebih adaptif dan modular, serta diarahkan pada kebutuhan industri energi terbarukan hingga sistem smart grid.

Selain itu, ITPLN juga mendorong penguatan praktik lapangan melalui program magang industri. Mahasiswa bahkan didorong untuk terlibat langsung dalam proyek selama satu tahun guna meningkatkan kesiapan kerja.

“Kami ingin dari teaching ke learning, dari teori ke problem solving. Mahasiswa harus terbiasa dengan kondisi nyata di lapangan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan industri dalam menyusun kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan riil pasar tenaga kerja.

Lebih lanjut, Iwa mengungkapkan adanya kesenjangan antara teori akademik dan kebutuhan industri, terutama dalam aspek desain sistem photovoltaic (PV), penggunaan perangkat lunak simulasi, hingga pengalaman proyek lapangan.

Menariknya, ia juga menyoroti faktor geografis Indonesia yang menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan energi surya. Meski kaya sinar matahari, kondisi atmosfer yang dipengaruhi awan akibat dominasi wilayah perairan membuat produksi energi sering tidak sesuai dengan perencanaan.

AdminFIN
AdminFIN
Penulis

Penulis FIN.CO.ID