Arus Logistik Meningkat, Merauke Butuh Depo Peti Kemas di Luar Pelabuhan

fin.co.id - Seiring dengan peningkatan pembangunan wilayah Indonesia timur, posisi Pelabuhan Merauke sebagai pintu masuk logistik untuk wilayah Provinsi Papua Selatan dan sekitarnya kian strategis. Pelaku usaha terus mendorong penguatan infrastruktur, khususnya pembangunan depo peti kemas di luar area pelabuhan, agar layanan di Pelabuhan Merauke dapat lebih maksimal.

Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics & Forwarders Association) (ALFI/ILFA) Merauke, Abi Bakri Alhamid mengatakan peningkatan pembangunan di Papua Selatan secara otomatis mendorong kenaikan arus logistik ke Merauke.

Ia menilai Merauke sudah harus memiliki depo peti kemas di luar area pelabuhan sebagai solusi jangka panjang. Dengan adanya depo peti di luar area pelabuhan, distribusi kontainer dapat lebih terurai dan tidak menumpuk di dalam pelabuhan.

“Selain itu, untuk jangka pendek, kontainer ke luar pelabuhan harus diberikan izin oleh pemerintah daerah agar bisa langsung keluar ke gudang distributor, ini untuk mencegah terjadinya stagnasi di lapangan penumpukan yang ada di dalam pelabuhan,” katanya, saat dihubungi Senin, 23 Februari 2026.

Hal senada disampaikan Kepala PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Cabang Merauke Puji Hermoko yang menyebut lapangan penumpukan di dalam Pelabuhan Merauke sudah cukup padat. Lokasi peti kemas yang siap muat dan hasil bongkar dari kapal harus dipisahkan dengan lokasi stripping (pembongkaran muatan peti kemas) dan stuffing (penataan muatan ke dalam peti kemas).

"Kondisi saat ini (stripping dan stuffing) dilakukan di dalam pelabuhan menjadikan lapangan penumpukan menjadi padat, sehingga bongkar muat kapal tidak optimal, ini berdampak pada waktu tunggu kapal," ujar Puji.

Menurutnya, keberadaan depo peti kemas di luar pelabuhan menjadi solusi yang mendesak untuk mengurai kepadatan sekaligus memperlancar distribusi barang di wilayah timur Indonesia.

Tanpa langkah percepatan pembangunan infrastruktur, perlambatan distribusi logistik dikhawatirkan akan menjadi persoalan berulang, terutama saat volume pengiriman meningkat.

Kepala Kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Merauke, Julivan Ch. L. Salindeho, mengakui kegiatan stripping dan stuffing hingga kini memang masih dilakukan di dalam area pelabuhan. Padahal, luas lapangan penumpukan di dalam pelabuhan hanya sekitar 1,5 hektar.

Menurut Julivan, KSOP bersama Pelindo, pemerintah daerah, perusahaan pelayaran, serta pelaku usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) kini memperkuat koordinasi. Fokus utama adalah menyiapkan depo peti kemas di luar pelabuhan agar aktivitas stuffing dan stripping dapat dipindahkan keluar pelabuhan. Dengan demikian, kapasitas lapangan penumpukan di dalam pelabuhan dapat dioptimalkan untuk mempercepat proses bongkar muat dari dan ke kapal.

“Walaupun luasnya 1,5 hektar, yang bisa berfungsi optimal untuk lapangan penumpukan hanya sekitar 1 sampai 1,2 hektar,” kata Julivan dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) belum lama ini.

Direktur PT Berkah Mutiara Laut, Suroso menyebut tantangan ke depan semakin besar manakala pabrik tebu sudah beroperasi. Di situlah aktivitas distribusi logistik di Papua Selatan diuji.

Menurutnya, pembangunan depo peti kemas bukan semata soal penambahan lahan, melainkan tentang memastikan rantai pasok masyarakat tetap terjaga. Lokasi ideal depo peti kemas tidak jauh dari pelabuhan agar mobilitas tetap efisien.

Jarak maksimal yang dinilai masih rasional sekitar tiga kilometer dari dermaga. Pertimbangan ini berkaitan dengan jalan darat di Merauke yang tidak bisa dilewati kontainer.

“Di tengah pertumbuhan arus barang dan ambisi pembangunan kawasan, kesiapan infrastruktur pelabuhan menjadi kunci agar Merauke benar-benar mampu menopang denyut ekonomi Papua Selatan,” katanya.