fin.co.id - Eskalasi ketegangan di Timur Tengah mencapai titik kritis setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan sedang mempertimbangkan serangan militer terbatas terhadap Iran. Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memperketat pengawasan dan mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra.
Plt Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menegaskan bahwa KBRI Tehran terus memantau dinamika keamanan di seluruh wilayah Iran selama 24 jam. Meski situasi di Tehran terpantau masih berjalan normal dan kondusif, pemerintah tetap memberlakukan status Siaga 1 yang sudah berjalan sejak Juni 2025. Hingga detik ini, belum ada laporan mengenai WNI yang menghadapi ancaman langsung atau situasi yang membahayakan nyawa.
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl, menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana kontingensi (contingency plan) yang matang, termasuk opsi jalur evakuasi jika kondisi memburuk. Kemlu bahkan mengimbau WNI di wilayah yang dirasa tidak aman untuk mulai mempertimbangkan meninggalkan Iran secara mandiri sebelum akses transportasi keluar menjadi sulit.
Ketegangan ini dipicu oleh manuver militer Amerika Serikat yang mengirimkan kapal induk tambahan melewati Selat Gibraltar menuju perairan Timur Tengah. Kapal induk tersebut akan bergabung dengan USS Abraham Lincoln yang sudah lebih dulu bersiaga. Trump menyatakan bahwa opsi serangan militer tetap berada di atas meja jika proses negosiasi dengan pemerintah Iran menemui jalan buntu.
Kemlu meminta seluruh WNI untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan KBRI Tehran dan memantau perkembangan berita terkini. Bagi WNI yang berada dalam situasi darurat, pemerintah telah menyediakan nomor hotline KBRI Tehran di +98 9914668845 atau +98 902 466 8889, serta hotline Direktorat Pelindungan WNI di +62 812-9007-0027.
