Tak Pandang Bulu Partai! Prabowo Jamin Dukung Penuh Kepala Daerah Meski Beda Haluan Politik

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun Indonesia tanpa melihat latar belakang politik para kepala daerah. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Raknas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin 2 Februari 2026, Presiden menyatakan akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Prabowo menekankan bahwa perbedaan pilihan saat Pilpres maupun perbedaan partai pengusung Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota tidak akan menjadi penghambat jalannya program pemerintah pusat. Ia memastikan tidak akan membeda-bedakan bantuan atau dukungan anggaran berdasarkan warna politik pemimpin daerahnya.

"Intinya saya dipilih sekarang, saya bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak akan tanya ini Gubernurnya dari partai mana? Dulu memilih calon nomor satu, dua, atau tiga, saya tidak akan tanya itu," tegas Prabowo di hadapan para kepala daerah se-Indonesia.

Sebagai pembuktian atas ucapannya, Presiden mengungkit hasil Pilpres 2024 lalu. Meskipun ia tidak meraup kemenangan di Sumatera Barat dan Aceh, namun berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih tetap berjalan secara masif di kedua wilayah tersebut.

"Buktinya saya kalah di Sumbar tapi program MBG tetap sampai ke sana. Kita tetap lakukan rehabilitasi di Sumbar. Saya juga kalah di Aceh, tapi kita bangun Aceh habis-habisan. Kalah menang itu biasa karena tujuan kita mengabdi untuk rakyat," lanjutnya.

Rangkul Gubernur dari Partai Oposisi

Kesejukan politik semakin terasa saat Presiden secara spesifik menyebut nama Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung. Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penuh jalannya pemerintahan di Jakarta demi keamanan dan kenyamanan warga ibu kota, terlepas dari perbedaan partai.

Presiden mengajak seluruh pihak untuk menyudahi persaingan politik masa lalu dan fokus bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Baginya, kontestasi politik adalah hal yang wajar, namun saat jabatan sudah diemban, kepentingan rakyat harus berada di atas segalanya. Terkait persaingan politik berikutnya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada proses demokrasi pada tahun 2029 mendatang.