fin.co.id - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menyayangkan adanya persoalan yang terjadi pada hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI), Sabtu (1/11) lalu di Gedung KONI Pusat Jakarta.
Pada Munaslub tersebut 36 Pengprov PSTI hadiri Munaslub, namun setelah verifikasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, tercatat hanya 24 PSTI yang memiliki hak suara untuk memilih Ketua Umum. Hasilnya Surianto terpilih setelah mengantongi 13 suara, mengungguli pesaingnya Rudi Manurung yang hanya mendapatkan 11 suara.
Meskipun kedua kandidat telah menjalani rangkaian mekanisme Munaslub mulai dari mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi, menyampaikan visi misi, melewati proses verifikasi yang disepakati, sampai pemungutan suara.
Namun dinamika persaingan yang memanas terjadi di penghujung acara saat pembacaan keputusan hasil sidang, dimana Rudianto sebagai kandidat yang kalah melakukan walk out karena tak terima dengan hasil voting.
Menyikapi persoalan tersebut, Menpora Erick Thohir, menyayangkan kericuhan telah mewarnai Munaslub. Pertemuan para pengurus provinsi untuk memilih ketua umum baru seharusnya bisa menjadi solusi dari permasalahan selama ini dan merupakan momentum kebangkitan PB PSTI demi menghadirkan prestasi.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan Munaslub PB PSTI sebagai ajang konsolidasi dan upaya untuk mengakhiri permasalahan yang selama ini mendera cabang sepak takraw, namun sangat disayangkan terjadi kericuhan dan insiden walk out dalam Munaslub. Kami mencatat proses pemilihan Ketua Umum PB PSTI ini telah berjalan dan terlaksana sesuai ketentuan AD/ART KONI, serta menghasilkan keputusan melalui voting yang sah dengan hasil kandidat Surianto memperoleh 13 suara berbanding 11 suara yang didapatkan oleh pesaingnya,” ujar Menpora Erick.
Rupanya Munaslub ini masih menyisakan ketidakpuasan akan hasil pemilihan, yang membuat Gerakan Sepak Takraw Menggugat (GSTM) melakukan aksi demo di depan Kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga pada Senin (3/11) dan menyatakan bahwa hasil Munaslub PB PSTI tidak sah.
Untuk menyelesaikan polemik yang tersisa setelah Munaslub, Menpora Erick mendorong upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) yang ditetapkan pemerintah sebagai satu-satunya badan arbitrase penyelesaian sengketa olahraga, sehingga dapat terwujud keadilan dan kepastian hukum.
“Dalam semangat sportivitas dan kepatuhan pada aruran yang berlaku, Kami mendukung sepenuhnya agar pihak yang kurang puas atas hasil Munaslub PB PSTI menggunakan hak gugatnya melalui jalur yang telah ditetapkan, yaitu kepada Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI),” pungkas Menpora Erick.
Menpora Erick Dorong Peran KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Empat Cabor Dengan Musyawarah Untuk Mufakat
Ultimatum Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, kepada empat cabang olahraga (cabor) yang terlibat dualisme kepengurusan untuk segera menyelesaikan sengketa, menjadi bukti ketegasan dan keseriusan dalam menangani konflik kepentingan yang melanda beberapa federasi cabor selama ini.
Baca Juga
Dualisme kepengurusan pada cabang tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw ini sudah berjalan bertahun-tahun yang membawa dampak perpecahan pada cabor-cabor tersebut, bahkan juga mengorbankan para atlet karena mereka tidak bisa membawa nama bangsa bertanding di berbagai ajang internasional.
Tentu masalah tata kelola olahraga prestasi yang berlarut-larut ini menjadi prioritas untuk segera diselesaikan, demi terwujudnya kedigdayaan Indonesia di pentas olahraga dunia sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Karena tidak bisa dipungkiri, keharmonisan pengurus cabor juga menjadi motor utama yang akan mengantarkan gelar juara.
“Masalah dualisme ini harus segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya kita bisa bicara mengenai PON, SEA GAMES, ASIAN GAMES dan Olimpiade akan seperti apa,” ujar Menpora Erick.
Untuk itu Kemenpora menghimbau agar KOI dan KONI mengambil peran strategis untuk bisa berembuk dan mendorong penyelesaian sengketa kepengurusan pada empat cabor tersebut, secara musyawarah dan mufakat sesuai Undang-Undang Keolahragaan.
