fin.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membuka peluang investasi besar bagi Pemerintah Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bendungan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP). Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah memperkuat infrastruktur sumber daya air dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Dorong Ketahanan Pangan Lewat Kerja Sama Internasional
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa keterlibatan mitra internasional seperti Arab Saudi akan mempercepat realisasi proyek infrastruktur air yang berorientasi pada manfaat ekonomi dan sosial.
“Saat kunjungan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu, kami menawarkan sejumlah proyek bendungan seperti di Palopo dan beberapa lokasi lainnya. Respons mereka cukup positif,” ungkap Dody di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.
Menurutnya, bendungan merupakan salah satu bentuk infrastruktur yang potensial dikembangkan secara komersial melalui kemitraan publik-swasta. Selain berfungsi menampung air, bendungan juga dapat menjadi sumber energi bersih melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Nilai Tambah Ekonomi Melalui PLTA
Dody menjelaskan, air yang mengalir dari bendungan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin PLTA. Listrik yang dihasilkan nantinya bisa dijual ke PT PLN (Persero) dan disalurkan secara komersial. Skema ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan energi bersih, tetapi juga membuka peluang keuntungan bagi investor swasta.
“Investor akan mendapatkan nilai tambah ekonomi dari hasil penjualan listrik. Ini bentuk win-win solution bagi pemerintah dan pelaku usaha,” jelasnya.
Kementerian PU berencana menindaklanjuti ketertarikan para investor tersebut melalui pembicaraan lebih lanjut dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. “Diskusi lanjutan akan kami lakukan dengan Duta Besar Arab Saudi di sini. Kami ingin memastikan rencana kerja sama ini bisa berjalan efektif dan saling menguntungkan,” ujar Dody.
Fokus Perkuat Jaringan Irigasi Nasional
Selain menggandeng mitra luar negeri, Kementerian PU juga menitikberatkan perhatian pada penguatan jaringan irigasi untuk memaksimalkan fungsi bendungan yang telah dibangun. Dody menilai, infrastruktur irigasi menjadi kunci agar bendungan yang sudah ada dapat memberikan manfaat langsung bagi sektor pertanian.
“Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah sudah menyelesaikan 53 bendungan. Namun, belum semuanya terhubung dengan jaringan irigasi yang memadai. Sekitar 46 bendungan bisa dimanfaatkan untuk irigasi, tapi salurannya belum dibangun,” kata Dody.
Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto dapat terlaksana secara optimal. Dengan irigasi yang terintegrasi, produktivitas lahan pertanian diharapkan meningkat dan ketergantungan impor pangan dapat ditekan.
Baca Juga
Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2025
Langkah Kementerian PU tersebut selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Regulasi ini menjadi pedoman sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian nasional.
