fin.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pelaksanaan program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional sekaligus mendukung target swasembada pangan dan energi di berbagai wilayah Indonesia.
Percepatan Pembangunan Jalan Daerah
Melalui Inpres Jalan Daerah (IJD), Kementerian PU fokus memperbaiki jalan-jalan rusak yang menghubungkan kawasan produksi dan industri. Dengan dukungan anggaran pusat, program ini diharapkan mampu memperluas konektivitas antara jalan daerah dan jaringan jalan nasional, terutama di wilayah penopang pertanian, perkebunan, perikanan, industri, hingga distribusi energi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah memiliki peran vital dalam memperkuat daya saing nasional. “Ketersediaan infrastruktur konektivitas adalah tulang punggung ekonomi daerah. Dengan percepatan pembangunan jalan daerah, potensi pangan dan energi bisa berkembang optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Dody dalam keterangan resmi.
Anggaran Triliunan untuk Dukung 427 Kegiatan
Selama periode 2025–2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp8,98 triliun untuk program IJD, dengan total 427 kegiatan. Pada Tahap I, sebesar Rp3,98 triliun digelontorkan untuk 234 kegiatan yang diperkirakan menyerap 14.333 tenaga kerja. Sementara Tahap II mencakup 193 kegiatan senilai Rp3,12 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 8.562 orang. Adapun Rp1,88 triliun sisanya dialokasikan untuk kontrak tahun jamak (Multi Years Contract) di 2026.
Kementerian PU menargetkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sepanjang 1.576 kilometer serta pembangunan jembatan sepanjang 458,1 meter di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan pembagian wilayah, 63,39% proyek IJD difokuskan di Indonesia bagian barat, sementara 36,61% sisanya berada di wilayah timur.
Empat Fokus Pembangunan untuk Ketahanan Nasional
Program IJD juga diarahkan pada empat fokus utama pembangunan nasional: mendukung swasembada pangan (73,51%), penguatan ketahanan energi (1,26%), peningkatan konektivitas (11,28%), dan sektor lain seperti pariwisata, industri, serta transmigrasi (13,95%).
“Peningkatan konektivitas antarwilayah akan mempercepat arus logistik, menurunkan biaya transportasi, dan memperluas akses ekonomi masyarakat,” ujar Dody. Ia menambahkan, konektivitas yang baik akan memperkuat rantai pasok pangan dan energi yang menjadi prioritas nasional.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan prioritas proyek berdasarkan aspek tematik, kondisi jalan, dan keberlanjutan usulan. Jalan daerah yang masuk prioritas merupakan ruas yang berfungsi strategis bagi distribusi hasil pertanian, transportasi energi, serta penghubung wilayah terisolasi.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) di tiap provinsi dengan pengawasan ketat dari konsultan supervisi agar kualitas pekerjaan terjamin. Pemerintah daerah juga memegang peran penting dalam tahap perencanaan melalui aplikasi SITIA yang memuat dokumen teknis seperti desain, studi kelayakan, dan dokumen lingkungan.
Transformasi Ekonomi Lewat Infrastruktur
Dody menegaskan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah tidak hanya memperbaiki kondisi infrastruktur, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi daerah. “Setiap kilometer jalan yang dibangun harus memberi dampak nyata bagi masyarakat—baik dalam membuka akses ekonomi, menekan biaya logistik, maupun menciptakan lapangan kerja baru,” tegasnya.
