fin.co.id — Indonesia bisa kehilangan minat investor asing jika gagal memperkuat keamanan siber dalam transisi energi. Hal ini diungkapkan John Defterios, Board Member SEforAll sekaligus Senior Fellow Energy & Materials World Economic Forum, di sela Global Cybersecurity Forum, Riyadh, 1 Oktober 2025.
Defterios mengungkapkan, dalam era digital, keamanan siber sudah menjadi indikator utama kelayakan investasi. “Investor tidak hanya menilai potensi energi terbarukan, tetapi juga apakah sistem grid dan infrastruktur digitalnya terlindungi. Kalau tidak aman, dana tidak akan mengalir,” jelasnya.
Ia menyebut, dibutuhkan investasi minimal USD 1 triliun secara global untuk modernisasi grid. Bagi Indonesia yang menargetkan 75% energi terbarukan dan 25% gas alam pada 2040, pembenahan ini mendesak. “Satu dari sepuluh serangan siber global menyasar energi. Tanpa perlindungan yang kuat, Indonesia bisa menghadapi kerugian besar,” tegasnya.
Lebih jauh, Defterios mendorong adanya kolaborasi ASEAN dalam berbagi data ancaman siber agar lebih siap menghadapi risiko regional. Menurutnya, hanya dengan platform bersama, ancaman lintas batas bisa diantisipasi.
“Bagi Indonesia, hal ini bukan semata isu teknis, melainkan juga ekonomi. Transisi energi hanya akan berkelanjutan jika keamanan digitalnya solid. Itu yang akan meyakinkan investor untuk masuk lebih dalam,” pungkas Defterios.
Ancaman Siber Nyata di Indonesia
Pernyataan Defterios sejalan dengan kondisi di lapangan. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 370 juta upaya serangan siber pada 2022–2023, dengan sebagian besar menargetkan infrastruktur strategis, termasuk energi dan utilitas publik.
Kasus serangan ransomware ke PT Pertamina (Persero) pada Maret 2022 menjadi salah satu contoh paling menonjol. Serangan tersebut sempat mengganggu operasional dan diduga menyebabkan kebocoran data internal perusahaan. Walaupun layanan berhasil dipulihkan, kasus itu menunjukkan bahwa sektor energi nasional tidak kebal dari ancaman.
Selain itu, laporan Microsoft Digital Defense 2023 mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam lima besar negara ASEAN yang paling banyak mengalami serangan siber. Sektor energi disebut sebagai salah satu target utama, mengingat tingginya tingkat digitalisasi dan keterhubungan dengan layanan publik lain seperti perbankan dan telekomunikasi.
Transisi Energi dan Ketergantungan Digital
Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit energi terbarukan 700 GW hingga 2040. Proyek ini akan memanfaatkan smart grid, pusat kendali digital, dan penyimpanan energi berbasis baterai.
Namun, semakin modern dan digital sistem ketenagalistrikan, semakin besar pula permukaan serangan (attack surface) yang bisa dimanfaatkan peretas. Jika sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) yang mengatur pembangkit atau transmisi ditembus, dampaknya bisa berupa pemadaman massal (blackout) yang berakibat pada kerugian ekonomi miliaran dolar.
Baca Juga
Pengalaman pemadaman listrik massal Jawa–Bali 2019 yang mengganggu aktivitas 100 juta orang sering dijadikan simulasi bagaimana krisis energi berdampak luas. Walaupun kala itu penyebabnya teknis, skenario serangan siber dapat menimbulkan dampak serupa — bahkan lebih parah.
Dampak bagi Investasi
Menurut Defterios, keamanan digital kini menjadi faktor penting dalam keputusan investasi global. Investor besar seperti lembaga keuangan multilateral dan perusahaan energi internasional selalu menilai risiko siber sebelum menaruh modal.
