Kejagung: 459 Kades di Enam Provinsi Terjerat Tipikor, Banten Zero! 

fin.co.id -  Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Reda Mantovani, berharap program Jaksa Garda Desa dapat mendorong zero tindak pidana korupsi (tipikor) terwujud di desa.

"Dari 6 Provinsi ada 459 kepala desa (Kades) yang terjerat tipikor, hanya Provinsi Banten yang zero. Harapannya, tahun depan tidak ada lagi  minimal provinsi yang kami datangi, termasuk Maluku Utara," kata Reda, di Ice BSD Tangerang, Senin (29/9/2025) malam.

Ia menjelaskan, program Jaksa Garda Desa dilakukan secara bertahap. Sejauh ini, program telah dilaksanakan di enam provinsi dengan tujuan proses pemantauan dapat dilakukan lebih tertata.

"Pelaksananya kita memang melakukannya step by step, provinsi by provinsi agar intinya inputannya, monitoringnya jadi lebih tertata. Kami memulainya provinsi by provinsi," ucapnya.

Ia menyampaikan, pihaknya akan terus memantau kesiapan provinsi lain untuk melaksanakan program Jaksa Garda Desa. Reda berharap, Jaksa Garda Desa bisa dilaksanakan di seluruh provinsi pada 2026 mendatang.

"Harapannya di awal tahun depan sudah tercover semua ini," katanya.

Gubernur Banten Andra Soni menyatakan Jaksa Garda Desa merupakan sebuah terobosan dari Kejagung dalam mengoptimalkan poin keenam Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Andra bersyukur, Banten menjadi percontohan dalam program ini. "Alhamdulillah provinsi Banten menjadi proyek pencontohan, dan kami sebagai kepala daerah merasa sangat terbantu," ucapnya.

Menurut Andra, program Jaksa Garda Desa membuat fungsi dana desa lebih optimal dan pertanggungjawaban lebih maksimal. Menurutnya, program Jamintel Kejagung ini membuat kepala desa terhindar dari penyalahgunaan dana desa.

"Sehingga program-program tambahan dari pemerintah provinsi untuk desa bisa lebih maksimal," kata dia.