fin.co.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 300 dokumen pada 2026. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurut Nusron, percepatan digitalisasi RDTR menjadi kunci memperlancar perizinan usaha. Melalui integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat selesai hanya dalam dua hingga tiga hari. “Jika 300 RDTR terpenuhi, Insyaallah persoalan KKPR bisa teratasi,” ujarnya.
Target 2.000 RDTR Terintegrasi OSS
Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini terdapat 646 RDTR, dengan 428 di antaranya sudah terhubung ke OSS. Nusron menegaskan, sisanya ditargetkan rampung dalam bulan ini. Hingga kini, progres lintas sektor menunjukkan 47 RDTR, dengan 34 telah memperoleh Persetujuan Substansi, serta 2 dari proses penetapan daerah.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Dunia melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029.
Kerja Sama dengan BIG untuk Peta Dasar
Dalam penyusunan RDTR, Nusron menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Pada 2025, BIG menuntaskan peta dasar skala 1:5.000 di Kalimantan dan Jawa, melanjutkan hasil 2024 di Sulawesi. Tahun depan fokus beralih ke Sumatra, disusul Maluku, NTB, dan NTT pada 2027, serta penyelesaian wilayah lain pada 2029.
Prioritas di Pusat Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan agar penyusunan RDTR diprioritaskan di wilayah pusat ekonomi dan investasi. “Contohnya di Sulawesi, bagian utara Jawa, serta timur Sumatra seperti Kepulauan Riau yang menjadi perhatian investor,” katanya.
Rapat ini turut dihadiri Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana, serta perwakilan kementerian/lembaga yang tergabung dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. (*)
