fin.co.id – Wacana pergantian Kapolri kembali mencuat seiring berakhirnya masa jabatan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Koalisi Keadilan menegaskan, figur calon Kapolri selanjutnya harus benar-benar bersih dari kasus korupsi, tidak terlibat judi online, serta tidak memiliki afiliasi dengan praktik beking tambang yang belakangan menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Koalisi Keadilan, Fuad Adnan, menilai tiga syarat tersebut wajib dipenuhi agar reformasi di tubuh kepolisian dapat berjalan efektif. “Kita ingin figur Kapolri yang bersih agar reformasi kepolisian tidak terhambat. Siapapun calon yang dipilih harus bebas dari kasus korupsi, berani memberantas judi online, dan tidak membekingi tambang,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/9).
Publik Diminta Tahu Nama Calon Kapolri
Fuad menyoroti sejumlah nama yang mulai beredar di ruang publik dengan inisial S dan D. Menurutnya, siapa pun calon tersebut sebaiknya berani mendeklarasikan diri sebagai figur bersih. “Mau D, mau S, ataupun R, seharusnya nama-nama itu dibuka ke publik agar masyarakat bisa menilai. Presiden Prabowo tentu menginginkan figur terbaik yang tidak membebani pemerintahannya,” tegas Fuad.
Dorongan Bentuk Komisi Reformasi Kepolisian
Lebih lanjut, Fuad mendorong agar Presiden segera membentuk Komisi Reformasi Kepolisian sebagai lembaga negara yang berisi tokoh kredibel dan berintegritas. Komisi ini diharapkan mampu mempersempit pilihan calon Kapolri hanya pada nama-nama yang layak dan bebas dari masalah.
“Komisi Reformasi Kepolisian bisa menjadi platform publik untuk menyeleksi calon Kapolri. Karena itu, figur yang terafiliasi dengan korupsi, judi online, atau beking tambang jangan sampai masuk ke dalamnya,” tambahnya.
Fuad menekankan, momentum pergantian Kapolri tidak boleh terlewat. Menurutnya, momen ini penting untuk memperkuat agenda reformasi kepolisian sekaligus menunjukkan komitmen pemerintahan baru dalam menghadirkan penegakan hukum yang lebih bersih. (*)
